Kastara.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai prosesi pelantikan menegaskan bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, jabatan gubernur yang habis masa jabatannya, tak bisa ditambah atau dikurangi. Maka harus diangkat seorang penjabat gubernur. Tjahjo mengucapkan terima kasih kepada Tengku Erry Nuradi yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.
Kepada Eko Subowo yang baru dilantik sebagai Penjabat Gubernur, Mendagri berpesan bisa langsung bekerja. Terutama mendukung kerja penyelenggara pemilihan untuk mensukseskan Pilkada di Sumut dan harus cepat bergerak bila KPUD memerlukan bantuan.
“Dukung dan ikuti apa arahan Kapolda, Panglima Kodam dalam menjaga stabilitas. Sehingga masyarakat bisa memilih dengan tenang. Dalam pendekatan hukum selalu berkoordinasi dengan pengadilan dan Kejari. Bangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dan adat. Dan bangun komunikasi dengan DPRD,” kata Mendagri.
Penjabat Gubernur, kata Tjahjo, punya tugas memastikan program strategis pemerintah pusat berjalan dengan baik. Ia juga minta Penjabat Gubernur Sumut melanjutkan program yang jadi skala prioritas gubernur sebelumnya. “Bangun konektivitas dengan daerah lain. Sumut ini provinsi strategis. Berbatasan dengan beberapa provinsi juga dengan negara tetangga,” katanya.
Tjahjo pun mengingatkan tentang arahan presiden untuk membangun hubungan pusat dan daerah yang efektif serta efesien, serta mendorong percepatan reformasi birokrasi. Dalam kesempatan itu juga Tjahjo menegaskan, Penjabat Gubernur dan aparaturnya harus berani melawan musuh republik.
Radikalisme dan terorisme telah jadi ancaman nyata bagi republik. Karena itu harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan. Mereka yang jelas ingin mengubah Pancasila dan NKRI adalah musuh republik. “Berani menentukan siapa kawan, siapa lawan. Musuh kita adalah yang anti-Pancasila,” katanya.
Ia juga mengingatkan masalah narkoba yang telah jadi ancaman bagi bangsa. Indonesia sudah jadi pangsa pasar bagi para pengedar narkoba yang masuk lewat berbagai jalur tikus yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 300-an jalur tikus di perbatasan negara.
“Masalah ketimpangan sosial yang masih ada juga harus jadi perhatian. Angka kematian ibu hamil. Angka gizi buruk anak masih tinggi. Karena itu Pak Jokowi membangun infrastruktur sosial dan ekonomi,” katanya.
Tjahjo juga mengingatkan tentang area rawan korupsi. Terutama yang terkait dengan perencanaan anggaran. Dana hibah dan bansos. Serta pengadaan barang dan jasa. (tra)