Kastara.ID, Jakarta – Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Praptono menyatakan, ada 12 ribu sekolah di Indonesia tidak memiliki internet, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Juga ada 48 ribu sekolah dengan jaringan internet yang buruk di penjuru daerah.
“Karena itu wajar tidak masih banyak guru yang mengandalkan pendidikan tatap muka,” kata Praptono, Kamis (22/10).
Ia menyampaikan Kemendikbud sudah membuka kemungkinan pembelajaran tatap muka untuk sekolah di zona hijau dan kuning. Dengan catatan dilakukan dengan persiapan dan protokol kesehatan yang ketat.
Sehingga ketika pembelajaran daring tidak menutupi proses belajar sepenuhnya, sekolah bisa sesekali melakukan pembelajaran tatap muka dengan mematuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, Praptono mengaku memahami mayoritas guru yang masih mengkhawatirkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Untuk itu ia menekankan sekolah baru bisa dibuka jika disetujui pemerintah daerah, komite sekolah, dan orang tua.
“Kehati-hatian yang ditetapkan Kemdikbud ini seiring sejalan dengan kekhawatiran yang dimiliki para guru,” lanjutnya.
Survei yang dilakukan Wahana Visi Indonesia menemukan hanya 5 persen dari 27.046 responden guru yang setuju pembelajaran di tengah pandemi dilakukan tatap muka.
Sedangkan 45 persen lainnya lebih setuju pembelajaran dikombinasi jarak jauh dengan tatap muka, 38 persen setuju belajar sepenuhnya daring, dan 12 persen setuju pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan luring.
Lebih lanjut, 48 persen guru di daerah 3T juga kesulitan mensosialisasikan edukasi kesehatan sehingga membutuhkan bantuan media untuk sosialisasi. Dan 54 persen guru di daerah 3T kurang memiliki kompetensi dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Berdasarkan penemuan tersebut, survei merekomendasikan pemerintah memberi perhatian khusus pada sekolah di daerah 3T. Beberapa upayanya dengan pengadaan guru, akselerasi listrik dan internet, memberi bantuan materi ajar, dan peninjauan penggunaan dana BOS. (ant)