La Nina Mengancam, Indonesia Punya Kebijakan EBT Hadapi Perubahan Iklim

Kastara.ID, Jakarta – Perubahan iklim turut mempengaruhi La Nina dan curah hujan yang mulai meningkat di akhir tahun 2021 ini. Badan Meteorologi, Kebumian, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan hal ini untuk persiapan menghadapi bencana alam hidrometeorologi yang mungkin timbul.

Selain mempersiapkan jika terjadi bencana hidrometeorologi dan perubahan iklim, Pemerintah ternyata menyiapkan beberapa kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini terungkap dalam sesi diskusi daring bertajuk “Pembiayaan Energi Berkelanjutan” (21/10).

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Masyita Crystallin yang turut hadir mengemukakan bahwa Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain dimulai tahun 2012 dengan Mitigation Fiscal Framework untuk menjawab isu tentang bagaimana pendanaan publik dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, Pemerintah juga memulai climate budget tagging tahun 2016, beberapa fasilitas perpajakan untuk mendorong pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penerbitan green sukuk, dan pembentukan platform blended finance, seperti SDG Indonesia One.

Bahkan, dalam waktu dekat Pemerintah akan menerbitkan kerangka fiskal untuk perubahan iklim sebagai dokumen strategis yang memuat kebijakan fiskal untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk mencapai target-target Nationally Determined Contribution (NDC), dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kebijakan fiskal mendukung transformasi menuju EBT diharapkan membawa beberapa manfaat yang bisa diprediksi seperti peningkatan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur jalan, ketersediaan lapangan pekerjaan serta penerimaan pendapatan negara dan daerah. Kemudian juga memperbaiki neraca perdagangan karena dapat mengurangi sebagian kebutuhan bahan bakar fosil domestik sehingga berpotensi menurunkan kebutuhan impor minyak dan tentunya peluang peningkatan investasi dari dalam dan luar negeri,” jelasnya.

Masyita menambahkan, pemerintah telah menyiapkan dukungan fiskal yang telah disesuaikan dengan risiko pada setiap tahapan proyek pengembangan EBT, antara lain berupa insentif perpajakan, seperti Tax Allowance/Tax Holiday, fasilitas impor dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu dukungan pembiayaan baik melalui APBN maupun special vision vehicles dan derisking fascilities untuk sektor panas bumi, melalui PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi).

Ke depan, untuk mempercepat proses transisi energi, pemerintah perlu lebih mengoptimalkan pemanfaatan insentif perpajakan dan perluasan cakupan dukungan pembiayaan utuk EBT, serta melakukan efisiensi subsidi energi fosil untuk dapat meningkatkan kapasitas fiskal bagi penyediaan subsidi EBT.

Saat ditanya mengenai transisi Indonesia ke EBT dilihat dari sudut pandang pemulihan ekonomi Indonesia, penyandang gelar doktor dari Claremont State University California itu menjelaskan, isu transisi energi bukan hanya isu negara berkembang tapi juga negara maju. “Transisi hanya bisa berhasil kalau adil dan affordable, sanggup kita bayar. Kesanggupan membayar sangat disesuaikan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Ini karena tujuan pembangunan bermacam-macam. Termasuk penurunan kemiskinan, kualitas pendidikan dan lain-lain. Aksi untuk perubahan iklim juga perlu diselaraskan dengan berbagai tujuan tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan bersama ini, tentu kita memerlukan dukungan global. Green Bonds atau Obligasi misalnya, belum merefleksikan keberpihakan pada green financing, artinya pricing antara green dan non-green bonds masih sama, padahal mekanisme yang perlu untuk mengeluarkan green bonds lebih banyak dan lebih mahal juga. Oleh sebab itu, perlu ada insentif bagi berbagai pihak untuk lebih menggunakan pendanaan berkelanjutan,” paparnya. (mar)