Kastara.Id,Depok – Kemacetan sepanjang ruas jalan raya di Sawangan harus adanya intevensi pemerintahan pusat, untuk itu Walikota Depok, Mohammad Idris diminta agar mulai berkoordinasi dengan Kemenenterian PUPR, disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Depok  Hafidz Natsir kepada wartawan di kantor PWI Depok, Senin  (21/11).

Hafidz Natsir bersama sejumlah anggota Fraksi diantaranya Adi Supriyatna, Farida Rahmayanti, Hengky, dan Sri Utami berdatangan ke kantor PWI Kota Depok untuk bersilaturahmi dan berdiskusi ringan serta menyosialisasi program-program partai yang diketuai Imam Budi Hartono, Wakil Walikota Depok itu.

Menurut Hafidz, untuk mengatasi kemacetan di kawasan Sawangan apalagi sekarang dengan adanya exit tol Sawangan solusinya adalah pelebaran ruas jalan di Sawangan.

Pelebaran ruas Jalan Sawangan menjadi solusinya, tidak bisa hanya didanai APBD Depok, tetapi penanganannya harus dengan APBN, untuk itu harapan kami Pemkot Depok mulailah berkoordinasi dengan pemerintahan pusat yakni melalui Kementeriaan PUPR,”  ucap Hafidz.

Masih Kata Hafidz, persoalan kemacetan di Sawangan bukan berarti Pemkot Depok melepas tangan, tetapi menyangkut kewenangan penanganan yaitu pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintahan pusat.

“Jadi bukannya pemerintahan daerah (Depok) tidak mau memperhatikannya, tapi kan menyangkut batas kewenangan, apakah pemerintahan Depok, provinsi Jawa Barat ataukah pemerintahan pusat,” kata Hafidz.

Tentunya mendorong Pemkot Depok berkoordinasi dengan pemerintahan pusat karena apa yang menjadi komitmen Kementerian PUPR terkait pelebaran jalan.” Karena memang tidak bisa tidak harus menggunakan APBN,  kalau dengan APBD Depok tidak bisa nanti macet terus,” tutupnya.