Kastara.ID, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak. JK menyebut sebaiknya pemilu kembali dilaksanakan terpisah antara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg), seperti yang dilakukan pada 2014. Hal ini menurut JK dilakukan agar beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak terlalu berat.
JK menambahkan, jatuhnya korban jiwa dalam proses penghitungan suara saat Pemilu 2019 disebabkan karena kelelahan. Sebenarnya, sejak awal pelakanaan pemilu serentak sudah menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Pasalnya pemilu serentak menyebabkan proses penghitungan suara menjadi sangat rumit.
JK juga mengusulkan agar pileg dilaksanakan secara tertutup. JK menjelaskan, nantinya rakyat hanya akan memilih partai politik. Biarlah partai politik yang memilih siapa kadernya yang pantas untuk menjadi anggota DPR dan DPRD. Sistem pemilu seperti ini pernah dilakukan pada Pemilu 1999 atau pemilu pertama setelah reformasi.
Sementara itu mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyebut pemilu 2019 sebagai yang terburuk sejak reformasi. Bambang menambahkan terdapat beberapa hal yang mengkhawatirkan selama pelaksanaan Pemilu 2019. Bambang khawatir, presiden terpilih bukanlah pihak yang memangkan pemilu dan mendapat suara terbanyak.
Menurutnya, kualitas pemilu ditentukan oleh kejujuran dan bukan oleh kerahasiaan. Prinsip pemilu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber. Namun, yang terjadi justru sebagian pemilih tidak bebas dalam menyalurkan hak politiknya. Jika hal ini terjadi, menurut Bambang, sebenarnya bangsa ini sedang didorong ke bibir jurang yang sangat berbahaya.
Bambang menambahkan, jika prinsip-prinsip dasar luber, jujur, dan adil tidak terpenuhi, maka Pemilu 2019 menjadi sia-sia. (rya)