Kastara.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, dia mengendus keberadaan pihak-pihak yang mencari proyek di balik wacana memperpanjang masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
“Sudah benar pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua kali sesuai semangat perubahan dan demokrasi. Di luar itu, mungkin ada yang cari kesempatan dan cari proyek,” kata Fadli di akun Twitter miliknya @fadlizon yang dikutip Rabu (23/6).
Selain itu, dia juga mengatakan, jika dalam dua periode seorang presiden menunjukkan kinerja yang baik, maka bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Namun jika selama dua periode tersebut presiden hanya menimbulkan kekacauan, lanjut Fadli, maka proses perbaikan menjadi tugas bagi presiden baru.
“Kalau hasil dua periode baik, tinggal dilanjutkan penggantinya. Kalau dua periode kacau dan berantakan, diperbaiki presiden baru,” tuturnya.
Senada, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi meminta tidak ada pihak yang menjerumuskan Jokowi. “Sebaiknya tidak menjerumuskan Pak Jokowi dengan isu-isu yang spekulatif begitu, biarkan Pak Jokowi fokus pada kerja, apalagi beliau sudah menolak untuk tiga periode,” tuturnya.
Ia menyatakan PPP masih menghormati konstitusi bahwa masa jabatan presiden hanya dua periode saja.
“Tapi sejauh ini PPP masih menghormati konstitusi yang ada. Termasuk juga PPP tidak ingin mencederai demokrasi kita sebagai satu kelompok reformasi tentu PPP menjunjung nilai-nilai tinggi demokrasi hasil amandemen UUD 45 yang membatasi masa jabatan presiden,” tuturnya.
Sementara Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan bahwa wacana mengubah masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode merupakan ide yang membunuh demokrasi dan mengkhianati reformasi. Mardani menyatakan bahwa PKS menentang wacana tersebut.
“Ide tiga periode membunuh demokrasi. Ide demokrasi mengkhianati nilai reformasi,” kata Mardani.
Diketahui, sejumlah partai lain telah menyatakan penolakan terhadap usulan mengubah masa jabatan maksimal presiden menjadi tiga periode dan Jokowi-Prabowo maju di Pilpres 2024.
PDIP misalnya, menilai usulan kembali mencalonkan Jokowi akan mengubah UUD dan hal itu bertentangan dengan sikap partai.
Penolakan juga disampaikan Partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS, hingga Demokrat.
Sementara Penasihat Relawan Jokowi-Prabowo Subianto (Jokpro) untuk 2024 Muhammad Qodari tak mau ambil pusing terkait penolakan sejumlah partai politik terhadap wacana presiden tiga periode itu.
“Kita bicara sama rakyat. Nanti kalau rakyat sudah mendukung, partai pasti ikut. Politician go where the voters are,” kata Qodari (21/6). (ant)