Penerapan Desain Kebijakan Program PEN Agar Tepat Sasaran

Kastara.ID. Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) untuk mendapat masukan mengenai penerapan desain kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dianggarkan total Rp 695,2 triliun. Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, menjadi moderator dalam diskusi program PEN tersebut secara virtual di Jakarta, Kamis (23/7).

“Kami harus banyak mendengarkan dari suara masyarakat dari berbagai perspektif yang tidak hanya dari ekonomi apalagi mainstream, tapi juga dimensi dan aspek lain yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari paradigma pembangunan itu sendiri,” tuturnya.

Dari hasil diskusi tersebut, menurut salah satu peserta dari Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat, Jogjakarta, M. Yusuf, didapat beberapa masukan seperti permasalahan data penerima bantuan sosial (bansos) baik untuk pusat maupun di daerah dan di desa lewat Bantuan Tunai Langsung Desa (BLT Desa) yang tidak update. Kemudian, alokasi Dana Desa yang diamanatkan untuk direalokasi dan refocusing ke penanganan Covid-19 dimana beda peraturan, beda penerjemahan eksekusinya, sehingga membingungkan desa dalam mengalokasikan dana.

Begitu pula Transfer ke Daerah yang dikurangi untuk refocusing dan realokasi penangnan Covid-19 dimana desa tidak punya kewenangan selain menuruti pusat sedangkan kapasitas fiskal terbatas dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang apabila termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka dikhawatirkan tidak ada lagi dana untuk membayar pemerintahan desanya. Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) dianggap hanya pemborosan lomba mengemas penangangan Covid-19 sehingga kurang tepat sasaran.

Selain masalah pedesaan, juga dibahas masalah keberlangsungan (sustainibilitas), isu lingkungan, inklusifitas dari sisi pemberdayaan wanita dan anak-anak yang juga terdampak dari masa pandemi seperti tidak adanya lagi kegiatan posyandu dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat meningkatnya level stres di masa pandemi akibat tekanan ekonomi dan pembatasan sosial.

“Kita harus memikirkan sekaligus di level kebijakan atau paradigma bagimana isu sustainabilitas, inklusifitas menjadi pilar kebijakan. Lalu di formulasinya sendiri, harus partisispatif, menjangkau, merangkum, memasukkan banyak aspek-dimensi. Pagi ini kita memasukkan dimensi perempuan, anak, pedesaan, komunitas, isu lingkungan dan lain-lain. Lalu implementasi. Antara sent dan deliver itu berbeda. Seringkali baru sent, baru terkirim tapi apakah deliver sampai tepat sasaran, berdampak atau punya outcome atau tidak, itu soal lain. Ini membutuhkan dukungan dan kawalan dari bapak-ibu sekalian,” tegas Yustinus.

Ia juga menyadari bahwa pemerintah perlu mengantisipasi penanganan Covid-19 dengan responsif, tidak reaktif.

“Pada intinya ini semua kembali kepada manusia sebagai subjek yang harus dijadikan aktor penting dan semua harus terlibat termasuk bagaimana kita mengantisipasi masa pandemi, tidak boleh reaktif tapi harus responsif,” pungkasnya. (mar)