Sertifikat Vaksin

Kastara.ID, Jakarta – Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, orang luar Jawa jangan mimpi jadi presiden, tentu sangat disesalkan. Hal itu diutarakan M Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, kepada Kastara.ID, Jumat (23/9).

Menurut Jamil, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), tidak seharusnya ia menyatakan hal tersebut. Sebab, mulai dari UUD hingga peraturan perundangan yang paling rendah tidak ada yang mengatur hal itu.

“Pernyataan Luhut itu dapat menjadi pembenaran bagi kelompok tertentu yang memang dari dulu menginginkan orang Jawa yang harus jadi presiden di Indonesia. Bahkan ada kelompok yang beranggapan Indonesia harus dipimpin secara bergantian orang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menilai Jawa Tengah diwakili Mataram dan Jawa Timur diwakili Majapahit,” papar Jamil.

Bahkan saat jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir, sudah terdengar penggantinya akan dari Jawa Tengah. Ketepatan pengganti SBY berasal dari Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo.

“Pola pikir itu seharusnya dikikis karena memang tidak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Bahkan hal itu bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika,” imbuh pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Sebagai pemimpin, lanjut Jamil, Luhut seyogyanya tidak mengangkat hal itu ke publik. Sebab, hal itu dapat menyuburkan etnosentrisme di Indonesia.

Kalau etnosentrisme menguat di Indonesia, tentu akan melanggengkan seolah-olah hanya orang Jawa yang berhak menjadi presiden. Hal itu justru akan menguatkan politik identitas yang membahayakan keutuhan NKRI.

“Jadi, Luhut seharusnya lebih bijak dalam melontarkan pendapatnya. Hal-hal yang berpeluang menggoyahkan keutuhan NKRI dan tak sesuai dengan perundang-undangan seyogyanya tak perlu diwacanakan ke publik,” pungkas Jamil. (dwi)