Kastara.Id,Depok – Sidang Paripurna tanggapan fraksi DPRD kota Depok tentang Perubahan APBD tahun 2022 berlangsung di gedung DPRD. Kamis (21/9)

Sidang dipimpin  ketua DPRD  Tengku Muhammad Yusufsyah Putra sekitar 19 anggota dewan langsung dan secara offline 16 anggota dewan sehingga memenuhi forum 35 anggota DPRD Depok.

fraksi PKS dengan juru bicaranya Ade Supriatna  mengatakan secara khusus rancangan perubahan APBD Kota  Depok tahun 2022 disusun sesuai Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD ,kebijakan umum APBD dan PPAS  perubahan APBD tahun 2022 serta  RKPD perubahan tahun2022.

Ade menambahkan, diperkirakan akan terjadi inflasi dan salah satunya dipicu oleh kebijakan kenaikan BBM yang tentunya memiliki dampak pada seluruh sektor masyarakat fraksi PKS mendorong pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap stabilitas harga bahan pokok dan jaring pengamanan sosial akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro kepada kehidupan rakyat kecil.

” Sikap fraksi PKS di DPR RI dan PKS di DPRD Depok  menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan BBM di awal September lalu yang menjadi pemicu kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok ongkos produksi secara akumulatif berpotensi menambah angka kemiskinan stunting mengguncang ketahanan keluarga dan sisi lain ekonomi dan lain-lain.”

Dikatakan, yang terdampak bukan sekedar warga miskin yang mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah tetapi juga kelas menengah yang tidak mendapatkan bantuan namun ikut memikul beban akibat kenaikan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.

” fraksi PKS DPRD kota Depok dengan tegas menyatakan menolak kenaikan BBM dan mendesak pimpinan DPRD kota Depok untuk mengirimkan surat resmi kepada presiden untuk membatalkan kenaikan BBM tersebut.”tegas Ade.

Sisi lain fraksi PKS juga mendorong Pemerintah kota Depok untuk turut serta membantu warga Depok mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM Ini lewat berbagai program bukan saja BLT dan subsidi modal transportasi umum namun juga meliputi pemberdayaan ekonomi lewat pelatihan akses permodalan informasi teknologi kemasan pemasaran dan sebagainya.