Imam

Kastara.ID, Depok – Debat pertama kalinya pasangan Calon Wali-Wakil Wali Kota Depok di pilkada 9 Desember 2020, Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono secara resmi digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok di salah satu stasiun televisi swasta, Ahad (22/11).

Kedua pasangan saling lempar pertanyaan dari segmen pertama hingga segmen terakhir. Mereka saling ‘menyerang’ mulai dari penyampaian visi misi hingga sesi debat antar kedua paslon. Ketika di bagian terakhir ada sesi untuk para Wakil Wali Kota melempar pertanyaan.

Calon Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (IBH) melemparkan pertanyaan kepada Calon Wakil Wali Kota Depok Afifah Alia.

IBH bertanya kepada Afifah apakah dirinya mengerti terkait dengan KUA-PPAS yang ada di Kota Depok dan bagaimana dirinya mempertahankan serta meningkatkan APE.

Jawaban Afifah, “Yang kami rasakan bagi kami dan warga Depok saat ini adalah bahwa pembangunan tidak merata di Kota Depok, yang dilakukan Pemkot Depok adalah menghabiskan APBD untuk pembangunan. Contoh, membangun alun alun dengan APBD, padahal kita cukup menyediakan lahan, lahan tidak bisa diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tapi APBD bukan digunakan untuk penyediaan lahan, tapi malah digunakan untuk pembangunan”.

Dilanjutkan ke depannya, jika Pradi-Afifah dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Depok pihaknya akan konsisten mengalokasikan APBD untuk penyediaan lahan, karena saat ini di Depok sangat kekurangan sekolah.

“Kewajiban Pemkot Depok menyediakan lahan, pembangunannya bisa minta dari provinsi. Saat ini Depok memiliki 130 SD Negeri tapi kita hanya memiliki 16 SMA dan empat SMK, ini dirasakan sangat kurang oleh masyarakat Depok. Ke depan kami akan menggunakan anggaran untuk menyediakan lahan agar kami bisa menyerap anggaran dari pusat dan provinsi,” ungkap Afifah.

Imam merasa jawaban Afifah jauh dari pertanyaan yang ia lontarkan. “Kalau tidak tahu apa itu KUA-PPAS dan apa itu APE, padahal ini merupakan anugerah bagi Kota Depok terhadap kondisi perempuan, padahal Afifah, sebagai calon perempuan, tapi ternyata tidak mengetahui tentang itu. Ketika saya tanya tentang KUA-PPAS ternyata jawabannya juga tidak tepat, karena mekanismenya tidak tahu sehingga membuat program yang dibuat akan ngawur,” katanya.

“Mudah-mudahan Depok kedepan akan lebih maju, berbudaya dan sejahtera bersama Idris-Imam,” jelasnya.

Imam menambahkan, yang dimaksud KUA-PPAS merupakan kepanjangan dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sambung Imam, APE merupakan kepanjangan dari Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang merupakan suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. (*)