Mazhab HM

Kastara.ID, Depok – Banyak komentar dalam ajang Debat Publik para calon Wali/Wakil Wali Kota Depok di Inews TV Live semalam, tak kecuali anggota Dewan DPRD Depok serangan dalam debat publik putaran pertama cukup menarik. Masing-masing pasangan calon saling unjuk gigi untuk meyakinkan para pemilih di pilkada Depok, tinggal hitungan hari saja.

Beberapa pertanyan pun dilontarkan oleh paslon nomor urut 1, Pradi-Afifah ke paslon nomor urut 2, Idris-Imam, silih berganti mereka beradu argumentasi Debat Publik di panggung yang ditonton live berjuta pasang mata masyarakat Depok.

Tercatat ada empat pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pasangan Pradi-Afifah ketika ditanya oleh paslon nomor urut 2, Idris-Imam.

Empat pertanyaan itu yakni terkait TPB, 100-0-100, KUA-PPAS dan APE. Hal itu pun mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Komisi C DPRD Kota Depok, Mazhab HM.

“Itu pertanyaan sederhana sebenarnya, juga pertanyaan paling mendasar yang harus diketahui oleh semua pihak, baik yang baru mau mencalonkan diri menjadi pemimpin Depok, apalagi incumbent. Itu pertanyaan sederhana yang seharusnya bisa dijawab oleh pihak mana pun dan siapapun, apalagi incumbent,” ujar Mazhab ketika dihubungi melalui hpnya, Senin (23/11).

“Terkait KUA-PPAS, ini kan merupakan skema anggaran yang dibutuhkan itu berangkatnya dari kebijakan (KUA, red), dari kebijakan itu timbul plafon (PPAS, red). Bagaimana kita menguraikan anggaran ketika kita tidak bisa membuat skemanya anggaran,” papar pria yang sudah enam kali menjadi Anggota DPRD Depok.

“Baiknya jangan terlalu banyak bicara dulu sementara hal yang mendasar tidak tahu,” tegasnya.

“Jangan bicara program ini, belanja ini, belanja itu, cara membuat skema anggarannya saja enggak tahu. Bisa amburadul ini,” pungkasnya. (*)