Monitoring Pelayanan di DPMPTSP Wujudkan Jakarta Kota Bebas Pungli 2021

Kastara.ID, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali bersama Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungutan Liar (Pungli) Pusat melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Program Pencegahan dan Pemberantasan Pungli ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas Pungli 2021 beberapa waktu lalu.

“Saya mengapresiasi, berterima kasih, dan merasa tersanjung. Jakarta tentu etalasenya berbeda dengan etalase yang lain. Bukan soal mewah, tapi apa saja yang terjadi di Jakarta itu menjadi viral ke mana-mana. Maka saya merasa berbahagia ketika bapak-bapak semua dari tim saber pungli pusat datang setelah kemarin kita berkumpul di Balai Kota dalam pencanangan Jakarta Kota Bebas Pungli oleh Pak Mahfud MD dan Pak Gubernur. Ini menunjukkan sebuah keseriusan,” ujar Marullah (22/11).

Baginya penting untuk mendampingi tim saber pungli pusat, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin DPMPTSP DKI Jakarta serius dalam memberikan pelayanan yang bebas dari pungli.

Marullah berharap masukan-masukan menjadi semangat bagi para petugas pelayanan publik dalam melaksanakan tugas.

“Bahwa memberikan pelayanan itu kewajiban kita kepada masyarakat. Jangan lagi pelayanan itu dilaksanakan dengan tendensi-tendensi tertentu. Tendensi tertentu itu sudah dipenuhi oleh pemerintah dengan memberikan gaji yang memadai, tunjangan yang memadai, itu semua dimaksudkan untuk memberikan dedikasi yang tinggi kepada warga,” katanya.

Pelayanan di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menurutnya termasuk lengkap. Pada pelaksanaan monitoring tersebut, Marullah melihat orang membuat paspor, SIM, STNK, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lain-lain.

“Semuanya saya lihat tadi masih berada dalam dedikasi yang tinggi,” ucap Marullah.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Agung Makbul pada kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan monitoring tersebut adalah tindak lanjut dari pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas Pungli 2021.

“Kami lihat ke lapangan. Seperti halnya sekarang ke PTSP, kemudian nanti kami ke Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Timur dan Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur. Mungkin tanpa pemberitahuan juga bisa saja kami sidak ya. Karena kantor di Jakarta ini banyak, pokoknya semua yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,” tandasnya. (hop)