Kepala Daerah Hambat Pilkada Bisa Dipecat

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepala daerah yang menghambat pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020 bisa mendapat sanksi pemberhentian sementara.

Untuk diketahui, sejauh ini pencairan NPHD baru terealisasi Rp 444 miliar dari total Rp 9,9 triliun. KPU mengajukan total Rp 11 triliun NPHD kepada 270 pemda peserta Pilkada Serentak 2020. Namun hanya Rp 9,9 triliun yang disetujui para pemda.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan sanksi pemberhentian sementara bisa diberlakukan karena kepala daerah dianggap menghalangi pilkada yang merupakan program strategis nasional. Aturan soal itu, kata Tito, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kendati demikian, Tito berkata tak berniat menerapkan sanksi terberat berupa pencopotan sementara. Dia memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih lembut dengan membuka dialog.

Tito rencananya bakal memerintahkan Ditjen Keuangan Daerah untuk menelisik anggaran setiap pemda. Dia berharap bisa mengantisipasi pencairan anggaran pilkada terhambat.

“Nanti akan kita monitor. Kalau saya lihat, kok ini tidak dicairkan, ada masalah, kita akan tanya kenapa tidak dicairkan, ada masalah apa,” kata Tito.

Sementara Ketua KPU Arief Budiman memaklumi pencairan NPHD yang masih minim. Dia menduga pemda mengucurkan anggaran secara bertahap untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Saya minta satu bulan sebelumnya sudah mengirimkan surat kepada pemda untuk mengingatkan agar term berikutnya akan dicairkan sejumlah sekian sesuai dengan naskah yang diajukan. Saya berharap pencairannya tepat waktu, jumlahnya juga sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani,” jelasnya. (ant)