Kastara.id, Jakarta – Kawasan ruang udara atau “Flight Information Region” sektor A, yakni Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/4).
Menurutnya, FIR untuk wilayah Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. “Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” kata politisi Golkar yang kerap disapa Bamsoet ini.
Bamsoet mengemukakan, saat ini “Flight Information Region” (FIR) Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR di Natuna juga menyangkut kedaulatan negara.
Hingga kini, jelas Bamsoet, wilayah perbatasan terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.
Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, Bamsoet menilai bahwa keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting.
Tak hanya di Natuna, karena tak menutup kemungkinan juga akan dibangun dan diperkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia.
Masterplan pembangunan pangkalan militer tersebut rencananya dilengkapi berbagai peralatan tempur supercanggih. Pembangunan pangkalan militer sekaligus membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
Bamsoet juga meyakini bahwa pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. “Di sini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016,” ujarnya.
SKPT yang memiliki total luas lahan 16,8 hektare juga diyakininya bakal mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan.
DPR RI pun sangat serius untuk terus mendorong membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.
Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. DPR juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri agar bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan.
Bamsoet bersama Panglima TNI dan rombongan datang dengan menumpang pesawat Boeing 737-400 VIP TNI Angkatan Udara dengan pengawasan empat pesawat tempur F-16.
Keempat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, mengawal di sisi kanan dan kiri pesawat VIP begitu masuk wilayah Perairan Kepulauan Natuna hingga mendarat di Lanud Raden Sadjad Ranai, Kepulauan Natuna.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, pengawalan tersebut dilakukan bersamaan dengan latihan yang dilakukan di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Pengawalan juga dilakukan lantaran FIR atau ruang udara Natuna belum seutuhnya dikelola Indonesia. FIR di atas kepulauan Natuna masih dikendalikan oleh Singapura.
“Kebetulan F-16 ada kegiatan latihan perkasa yang dilaksanakan di wilayah Natuna. Kemudian penerbang juga mengatakan akan ‘flight’ ke Natuna dan saya sampaikan sekalian patroli di wilayah FIR,” kata Hadi.
Saat melakukan latihan itu, Panglima TNI meminta empat pesawat tempur F-16 untuk bersama-sama menuju Ranai, Natuna. “Kebetulan bertemu dengan pesawat kita sehingga bersama-sama menuju Ranai. Mereka akan latihan di sini sampai 5 Mei,” tutur Hadi.
Dalam kunjungan ini juga diikuti Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono, serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto. (npm)