Presidium Emak-Emak Indonesia Ajukan Lima Tuntutan Rakyat

Kastara.ID, Jakarta — Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Presidium Emak-emak Indonesia (PEI) sampaikan manifesto Lima Tuntutan Rakyat (Litura). Manifesto dibacakan oleh Titiek Soeharto di Gedung Dewan Dakwah Kramat Raya, Jumat (24/5).

Hadir dalam manifesto itu Neno Warisman, Lin Agoes Soetomo, Titiek Soeharto, Agnes Marcelina (penulis), Sofi Amalia, dan sejumlah emak-emak yang datang dari seluruh Makasar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Batam, Papua, dan provinsi lainnya.

Para emak-emak ini mengaku datang ke Jakarta dengan biaya sendiri dan meninggalkan anak serta suami untuk berjuang demi kedaulatan rakyat. Mereka bahkan ada yang sudah berada di Jakarta sejak tanggall 20 dan ikut demo di Bawaslu.

”Alhamdulillah saya datang ke Jakarta dengan restu suami dan anak. Kami ke sini untuk ikut berjuang merebut kedaulatan rakyat. Kami tak rela negara kami jatuh ke tangan asing. Kami tak rela suara kami dicurangi,” kata Zubaedah yang datang dari Sorong (Papua) dan sempat ikut demo di Bawaslu.

Sementara Neno Warisman dalam pidatonya memberi semangat kepada emak-emak untuk tetap bersemangat. Menurutnya, perjuangan ini masih panjang, namun Insya Allah perjuangan ini tidak akan sia-sia dan akan memperoleh kemenangan.

”Allah akan selalu bersama dengan orang yang membela kebenaran. Kita di sini membela kebenaran, menegakkan keadilan dan menolak adanya kecurangan. Insya Allah kita akan menang,” katanya dengan bersemangat.

Menurutnya, emak-emak menyadari dan merasakan telah terjadi berbagai kerusakan di berbagai sendi-sendi kehidupan akibat penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dan penyimpan ideologi moral, politik, kebangkrutan dan kapitaslis ekonomi serta pelanggaran HAM.

Mengenai pasangan Capres 02 Prabowo-Sandi yang akhirnya mengajukan kecurangan pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), menurut Neno itu bukan berarti Prabowo menghianati para pendukungnya.

”Pak Prabowo tidak akan mengkhianati kita. Dia berupaya terus bagaimana indonesia tegak berdiri di atas kedaulatan rakyat. Mengajukan gugatan ke MK bukanlah berkhianat. Tapi karena hanya itu jalan yang secara konstitusional yang bisa ditempuh. Meski peluangnya tipis, tapi Insya Allah, Allah akan menolong kita,” tegasnya.

Menurut Neno, emak-emak masih berharap MK sebagai wakil keadilan. Allah masih layak dipercaya sebagai institusi yang amanah dan mampu mencegah segala bentuk kecurangan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

Sementara Titiek Soeharto mengingatkan kembali sejarah perjuangan yang begitu gigih dari para pahlawan wanita sperti Cut Nyak Dien, Rasuna Said dan lainnya. Mereka berjuang untuk kemerdekaan. Mereka tidak takut terhadap penjajah.

“Kita tak ingin anak dan cucu kita diajari bohong, diajari curang dan sewenang-wenang. Kita akan mengajarkan kepada anak cucu kita bahwa kebohongan dan kecurangan harus dilawan,” katanya.

Adapun Lima Tuntutan Rakyat (LITURA) adalah pertama, membatalkan keputusan KPU di Pemilu 2019. Karena KPU tidak dapat mempertanggungjawabkan 17,5 juta DPT hantu di Jawa, keamanan suara asli yang tersebar di luar tempat penyimpanan.

Selain itu kecurangan di berbagai proses dan tempat yang merugikan paslon 02 dan menguntungkan paslon 01 dengan modus-modus mulai dari menahan undangan, surat suara yang sah tercoblos, penghilangan dokumen di kotak suara sepeti C1 serta kecurangan perhitungan.

Kedua, mendiskualifikasi paslon 01 karena telah melibatkan ASN dan Menteri serta kepala daerah.

Ketiga, bebaskan semua aktivis yang ditahan aparat dan hentikan segala tindak lanjut laporan pada aktivis akibat memperjuangkan keadilan dan kecurangan pemilu 2019 dengan tuduhan makar.

Keempat, investigasi besarnya korban tewas dan dirawat akibat penyelenggaraan pemilu damai 17 April 2019 tapi paling mematikan di dunia. Hentikan penganiayaan dan penghilangan nyawa rakyat pada aksi unjuk rasa pasca pemilu.

Kelima, kembalikan kedaulatan rakyat atas pengelolaan kekayaan bumi, udara, air, tanah dan yang terkandung di dalam adalah hak bangsa Indonesia bukan asing. Hapuskan UU dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UUD 1945. (danu)