Indonesia Bisa Produksi Mobil Listrik 3-4 Tahun Lagi

Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku yakin Indonesia bakal mampu memproduksi mobil listrik. Hal ini seiring dengan keputusan pemerintah menghentikan ekspor material mentah, salah satunya produk bijih nikel. Keputusan itulah yang membuat Jokowi menargetkan dalam 3-4 tahun ke depan, Indonesia sudah bisa memproduksi mobil listrik.

Jokowi menambahkan, ke depan pemerintah juga bakal melarang ekspor bauksit, tembaga, dan timah dalam bentuk mentah. Sehingga pemerintah akan mendapatkan nilai tambah dari produk sumber daya mineral tersebut. Nantinya bijih nikel, bauksit, tembaga, dan timah akan diolah dan selanjutnya diekspor dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi.

Saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Investasi, Rabu (24/11), Jokowi berharap nantinya Indonesia akan mampu memproduksi baterai lithium hingga mobil listrik dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu juga sebagai hasil dari integerasi industri dalam negeri.

Dalam sambutannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dengan intergarasi industri maka tembaga, nikel, dan baja akan dintegrasikan menjadi baterai lithium yang selanjutnya menjadi mobil listrik. Nilai tambah dari produk tersebut menurut Jokowi bisa berlipat-lipat. “Insya Allah akan terwujud di 3-4 tahun lagi,”ujar Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan pemerintah harus tegas melarang ekspor sumber daya alam (SDA) mentah ke luar negeri guna memaksa hilirisasi di Indonesia. Selain bisa mendapatkan keuntungan berlipat, hilirirasi juga bisa menekan neraca perdagangan. Mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah ini menyebut pemerintah juga bisa mendapat pendapatan tambahan dari royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), bea keluar, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ia mencontohkan untuk komoditas timah, nilai ekspor 4 tahun lalu hanya 1,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 15 triliun. Pada tahun ini ditargetkan nilai ekspor timah bisa mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 280 triliun. Target tersebut bisa dicapai dengan mengekspor timah dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Inilah yang menurut Jokowi disebut dengan nilai tambah. (ant)