Menurut Harry, pihaknya menyerahkan LPJ ke gubernur dan DPRD DKI Jakarta sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Selain menyerahkan LPJ, kami juga melaporkan kinerja ke DPRD DKI Jakarta,” katanya.
Menanggapi penyerahan LPJ ini, Sekretaris Komisi A, Achmad Yani, sangat mengapresiasi dan menerima LPJ lembaga yang diserahkan. Diharapkannya, KI DKI Jakarta ke depan terus melakukan penguatan program dan kegiatan.
“Ke depan, saya harap upaya lembaga dapat ditingkatkan dan mampu mengeksekusi program kegiatan yang dijalankan berdampak bagi Jakarta dengan lebih optimal,” ucapnya.
Yani juga menyoroti tupoksi utama Komisi Informasi, terutama terkait penyelesaian sengketa informasi. Ia menuturkan agar register sengketa informasi dapat dituntaskan dengan optimal.
“Kami mendukung dengan komitmen bersama lebih ditingkatkan perannya. Beberapa hal perlu dibenahi,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengakui bahwa awareness tentang UU KIP nomor 14 tahun 2008 perlu terus ditingkatkan. Terutama melalui bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) dan Kelembagaan.
Secara teknis dijelaskan bahwa Badan Publik yang menerima penghargaan monev terjadi peningkatan uji akses dari masyarakat sehingga register sengketa informasi pun jadi meningkat.
Kemudian, secara kelembagaan, KI DKI Jakarta juga berharap ada penguatan dari DPRD sehingga potret Indeks Keterbukaan Informasi Publik semakin dan dapat berdampak positif bagi Jakarta.
“Setiap tahun monev badan publik di Jakarta mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Terutama pada Badan Publik Informatif yang meningkat hampir 94 persen di tahun 2023,” tandasnya. (hop)
Leave a Comment