Kastara.id, Jakarta —Tidak lama lagi, tepatnya pertengahan Desember tahun ini, maskapai VietJet yang menjadikan pramugari berbikini menjadi salah satu strategi utama pemasarannya akan diizinkan terbang dengan rute langsung Jakarta-Ho Chi Minh City. Walau pihak maskapai dan Kementerian Perhubungan sudah menjamin bahwa tidak akan ada pramugari berbikini untuk penerbangan di langit Indonesia dan berkomitmen mengenakan seragam yang sopan, namun rencana pemberian izin ini menuai kontroversi publik.
“Saya termasuk yang menyayangkan pemberian izin ini. Makanya saya mendesak Kemenhub sebagai pemegang otoritas harus menjamin bahwa komitmen maskapai ini untuk menghadirkan pramugari berseragam sopan tidak dilanggar. Jika komitmen ini, termasuk janji mereka menyajikan makanan halal dilanggar, sanksinya harus yang paling tegas yaitu pencabutan izin. Ini konsekuensi dari sebuah komitmen,” ujar Ketua Komite III DPD Fahira Idris, di Jakarta (25/8).
Menurut Fahira, strategi bisnis maskapai yang menjadikan ‘pramugari berbini’ sebagai tools marketing utamanya sama sekali tidak sesuai dengan etika bisnis penerbangan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.
“Walau mereka berjanji tidak akan ada pramugari berbikini, tetapi prinsip bisnis mereka secara global yang menjadikan tubuh perempuan sebagai tools marketing sangat tidak etis. Bisnis bukan hanya soal profit tetapi juga harus ada etika, apalagi ini bisnis transportasi yang terkait langsung dengan publik,” kata Senator Jakarta ini.
Pada 22 Agustus 2017 lalu, maskapai asal Vietnam, VietJet, meresmikan penerbangan langsung Jakarta-Ho Chi Minh City mulai 20 Desember 2017 mendatang. Acara peresmian ini juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (npm)