Azyumardi Siap Golput, Din Minta Ditunda, dan Kekhawatiran Siti Zuhro

Kastara.ID, Jakarta – Guru besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menegaskan, dirinya akan bersikap golput pada pilkada serentak Desember 2020 mendatang. Penegasan ini sebagai bentuk penolakan atas sikap pemerintah yang memaksakan pelaksanaan pilkada di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Saat berbicara pada Jumat (25/9), Azyumardi menambahkan, sikapnya juga sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat akibat wabah virus corona yang telah melanda tanah air sejak awal 2020 lalu.

Azyumardi menilai pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 bisa membahayakan masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kematian. Ia pun menawarkan dua opsi, yakni menunda pilkada selama 1 tahun atau membuat pilkada dipilih tidak langsung melainkan melalui DPRD.

Sementara Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin kembali meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak, Desember 2020. Din menyebut dalam ajaran Islam, menghindari bahaya lebih utama daripada mengejar kemanfaatan. Itulah sebabnya menunda Pilkada Serentak menurut Din sepatutnya menjadi pertimbangan.

Saat menghadiri seminar online atau webinar Sarasehan Kebangsaan #33, dengan tema “Pilkada di tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?” Kamis (24/9), Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan berbahaya yang bakal dihadapi jika menggelar pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Din menambahkan, dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menyerukan hal yang sama. Kedua ormas itu meminta penundaan pilkada semata-mata untuk kepentingan rakyat.

Sedangkan peneliti senior LIPI Prof Siti Zuhro yang juga hadir dalam webinar tersebut mengaku khawatir pelaksanaan yang dipaksakan di tengah pandemi akan memengaruhi kualitas pilkada. Nantinya pilkada hanya akan menjadi sekadar penanda pergantian kekuasaan di daerah.

Siti menambahkan, saat ini publik mulai meragukan relevansi dan signifikansi pilkada di tengah penularan Covid-19 yang makin meningkat. Meskipun pemerintah menjamin dilaksanakannya protokol kesehatan publik tetap merasa was-was. (ant)