KPK Luncurkan Kode Etik Politisi dan Parpol

Kastara.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meluncurkan Produk Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB), yakni Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia.

Peluncuran dilaksanakan secara resmi pada Kamis (24/11) di Hotel J.S. Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, di amntaranya dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto dan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, dalam sambutannya mengatakan, disusunnya dua naskah tersebut diharapkan mampu mendorong iklim politik yang cerdas dan berintegritas agar demokrasi kita benar-benar dijalankan oleh para politisi dan partai politik yang jujur, berintegritas, serta memegang teguh komitmen untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

“Kode etik politisi dan partai politik ini harus sejalan, senafas dan tidak bertentangan dengan UUD, UU Kepartaian, Undang-undang pemilu eksekutif dan legislatif,” kata Laode.

Menurut Laode, dua naskah tersebut disusun melalui suatu proses yang panjang, mulai dari studi kepustakaan, berdiskusi dengan beberapa pemangku kepentingan seperti para akademisi, bupati, walikota, politisi, Bawaslu, KPU, aktivis LSM Kepemiluan, aktivis LSM bidang hukum, aktivis intra dan ekstra kampus di Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Medan, sampai dengan penulisan naskah akhir.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto menyatakan keprihatinannya terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang tidak berjalan dengan baik. “Ternyata keprihatinan itu tidak sendirian, sebagaimana yang dirasakan KPK dan LIPI, dari keprihatinan ini diharapkan ada perbaikan,” ujarnya.

Wiranto melanjutkan, sejatinya politik itu memiliki tujuan yang mulia, salah satunya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Hal itu dapat terwujud, katanya, asalkan suatu negara memiliki format politik yang jelas, kode etik dan budaya politik yang baik. “Kalau begitu benar bahwa politik akan membawa kebaikan,” katanya.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menegaskan pentingnya Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik, serta Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. “Demokrasi kita ada di tangan di parpol. Kalau parpol dan politisi baik, akan baik juga masa depan bangsa, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.

Di sisi lain, partai politik belum mendapat kepercayaan publik, di mana kualitas pemimpin yang dihasilkan partai politik belum sesuai harapan masyarakat. “Bahkan sebagian besar justru jadi pasien KPK,” kata Syamsudin. Karena itu, kode etik menjadi penting untuk menjadi panduan dalam menjalankan amanat rakyat bagi politisi, maupun parpol. (raf)