Kastara.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai masyarakat Indonesia sudah cerdas dan punya pengalaman yang panjang dalam pemilu. Apalagi ada rujukan yang lebih kokoh yaitu UU NRI 45 dan Pancasila. Sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi konflik pasca pemilu serentak ini.
“Sepanjang pemilu itu sesuai dengan amanat UU NRI 1945 dan berlangsung jujur, adil, demokratis, langsung, umum, dan bebas rahasia, Insha Allah, Indonesia akan tetap damai,” kata Hidayat Nur Wahid dalam diskusi Empat Pilar bersama anggota MPR RI (F-Golkar) yang juga jubir bicara TKN Jokowi–Ma’ruf Amin, Tb Ace Hasan Syazily, dan pengamat politik dari UIN Syahid Jakarta, Adi Prayitno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (25/3).
Menurut Hidayat, pemilu adalah perisitiwa yang berulang dan sebuah pesta demokrasi yang orientasinya berlomba-lomba mencari kebaikan.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini mengingatkan beberapa kali Indonesia diprediksi akan pecah dan akan terjadi kerusuhan. Misalnya dulu ada yang bilang kalau Pak Harto dilengserkan Indonesia akan bubar, kemudian kalau Gus Dur diberhentikan sebagai Presiden, Madura akan memisahkan diri.
“Semua omong kosong. Pergantian kepemimpinan ternyata damai-damai saja. Ini karena masyarakat sudah cerdas dan semuanya punya komitmen meski punya perbedaan tetapi akan tetap menjaga kedamaian,” tandas Hidayat Nur Wahid yang akrab disapa HNW.
Hanya saja, lanjut Hidayat, bertebarannya hoaks dan fitnah jelang pemilu harus diminimalisir. Di sinilah peran penting ulama diminta untuk meluruskan dan mengklarifikasi hoaks dan fitnah itu.
“Dalam agama apapun, hoaks, fitnah, dan berbohong itu hukumnya haram, dosa besar. Karena itu para ulama dan tokoh agama harus berperan aktif dalam meluruskan hoaks itu pada masyarakat,” tegas Hidayat.
Karena itu, Hidayat berharap tidak membesar-besakan ketakutan, dan media jangan sampai menjadi kompor rakyat. Melainkan semuanya harus berorientasi untuk fastabiqul khairat (berlomba-lomba untuk berbuat baik), dan bukannya fastabiqul mungkarat (berlomba-lomba untuk berbuat kejahatan).
Sementara itu anggota MPR dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syazili, mengutip pesan Presiden Jokowi bahwa pemilu lima tahunan ini harus dibuat senang dan riang gembira. Konstitusi, UUD NRI 1945 sudah mengamanatkan bahwa pemilu ini sebagai sirkulasi kekuasaan untuk memilih calon pemimpin yang terbaik.
“Jadi, debat capres pun harus kedepankan visi, misi, dan program kerja yang telah dan akan dilakukan,” ujarnya.
Karena itu, kata dia, hoaks harus dihindari bersama. Mengingat Suriah hancur akibat banyaknya hoaks yang bersentuhan dengan SARA. “Seperti halnya ibu-ibu di Karawang, Jabar, dan Sulawesi Selatan yang mengatakan akan ada legalisasi zina, LGBT, pelarangan azan dan pelajaran agama akan dihapuskan di sekolah. Itu jelas hoaks yang menyesatkan,” tegas Ace.
Juga sebagaimana ketika Barack Obama di Amerika, yang disebut sebagai orang hitam yang bukan berasal dari Amerika. Tapi hal itu dibantah kalangan intelektual, jika Obama adalah warga AS, yang sama dengan George W. Bush.
“Sehingga, baik Obama maupun George Bush sama-sama putra terbaik bangsa. Jadi, komitmen menolak hoaks itu harus menjadi komitmen bersama untuk membangun demokrasi,” pungkasnya. (danu)