Kastara.ID, Jakarta – Wacana pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 mengundang sororotan berbagai pihak. Wacana pelarangan tersebut seolah menunjukkan tidak adanya koordinasi antara kementerian. Antara menteri yang satu dan yang lainnya tidak satu suara untuk keputusan yang sama.
Politisi PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, Menteri Perhubungan (Menhub) mengatakan mudik tidak dilarang. Namum Menteri Kesehatan (Menkes) meminta kebijakan tentang mudik lebaran tahun ini dikaji ulang.
Melalui cuitan di akun twitternya, @hnurwahid (25/3), Wakil Ketua MPR ini menilai visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih membedakan antara “mudik” dan “pulang kampung.” Visi ini tidak berbeda dengan lebaran tahun lalu.
Namun di sisi lain menurut Hidayat, angka penularan Covid-19 di tanah air masih terbilang tinggi dan belum melandai. Hidayat menegaskan pentingnya kekompakan antar lembaga negara dalam mengambil kebijakan nasional, salah satunya tentang mudik. Hal ini guna menumbuhkan kepercayaan rakyat. Selain itu juga untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta keputusan memperbolehkan mudik saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dikaji kembali secara lebih mendalam. Pria yang biasa disapa BGS ini mengatakan selama masa libur panjang selalu disertai dengan peningkatan kasus Covid-19. Menurutnya jumlahnya cukup signifikan.
Saat mengunjungi kegiatan vaksinasi Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) Tangerang, Banten (24/3), BGS mengaku bersyukur saat ini sudah mulai ada penurunan. Namun menurutnya, Indonesia kasus penularan Covid-19 di tanah air sudah naik hingga empat kali lipat.
Peningkatan kasus Covid-19 menurut BGS seringkali terjadi setelah momen libur panjang. Peningkatannya bahkan mencapai 30 hingga 50 persen. Hal itu berdasarkan kajian yang dilakukan Kemenko Perekonomian. Itulah sebabnya BGS meminta penurunan kasus Covid-19 yang saat ini sudah mulai terjadi benar-benar dijaga agar jangan sampai naik lagi.
Pernyataan Menkes terkait mudil tersebut berbeda dengan Menhub Budi Karya Sumadi. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta (16/3), Budi mengatakan pemerintah kemungkinan akan mengizinkan pelaksanaan mudik pada Lebaran 1442 Hijriah tahun ini.
Budi menuturkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Gugus Tugas Covid-19. Hal ini guna melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. (rso)