KPK Pertimbangkan Ajukan Red Notice Harun Masiku

Kastara.ID, Jakarta – Sebagai upaya menangkap buronan Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk mengajukan red notice kepada Interpol. Mantan politisi PDI Perjuangan ini diduga terlibat suap pergantian antar-waktu (PAW).

“Sebagai upaya pencarian, soal permohonan red notice tentu nanti akan kami pertimbangkan lebih lanjut,” ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Ahad (26/7).

Menurut Ali, pertimbangan tersebut dikarenakan KPK masih meyakini Harun Masiku masih berada di Tanah Air. KPK pun sudah mengajukan permohonan pencegahan yang kedua kalinya ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

“Saat ini KPK masih meyakini yang bersangkutan masih berada di dalam negeri,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, permintaan cegah hanya bisa dilakukan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.

Jika dalam 6 bulan masa cegah kedua ini KPK belum bisa menangkap Harun, berdasarkan UU tersebut maka eks politisi PDI Perjuangan itu bebas melakukan perjalanan ke luar negeri.

Adapun masa cegah kedua terhadap Harun Masiku berlaku terhitung sejak 10 Juli 2020. Ali Fikri memastikan pihak lembaga antirasuah akan terus memburu Harun. (ant)