Kastara.id, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi terhadap pembinaan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat membuka kegiatan Pemantauan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terkait e-performance dan e-budgeting, di Bandung, Jumat (26/8).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pak Menteri dan pak Deputi, tentu karena perhatian yang sangat tinggi bagi Jawa Barat. Kita ingin tampil sebagai provinsi yang tidak hanya berpredikat WTP dalam penyampaian laporan keuangan, tetapi apa yang sudah di-WTP-kan bisa berdayaguna, jelas output outcome-nya bagi masyarakat,” kata Gubernur yang akrab disapa Aher.
Menurut Aher, dengan pembinaan yang telah dilakukan oleh Kementerian PANRB, Provinsi Jawa Barat bisa memetakan isu-isu strategis menjadi visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kemudian secara menyeluruh dituangkan dalam RPJMD yang tentu saja dilakukan untuk mensukseskan Program Nawa Cita sebagai prioritas nasional.
Untuk mengakomodir pencapaian sasaran dalam RPJMD tersebut, Aher mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat telah memformulasikannya ke dalam rencana strategis (Renstra) yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur dan menetapkan program atau kegiatan yang jelas outcome-nya. Namun demikian, Aher menegaskan kepada seluruh OPD agar program-program yang dicanangkan harus jelas outcome yang akan dihasilkan.
“Kalau ada kegiatan atau program yang tidak jelas output atau outcome-nya, harus dicoret. Walaupun akuntabilitas keuangannya menurut BPK wajar, tapi kalau tidak jelas output dan outcome-nya, harus dicoret,” ujarnya.
Aher juga mengatakan bahwa Renstra yang disusun harus sesuai dengan visi misi Gubernur dan mengacu pada sasaran umum. Oleh karena itu, program dan kegiatan harus bisa menjawab visi misi yang telah ditetapkan. “Renstra harus nyambung dengan visi misi, kalau tidak nyambung harus diubah,” kata Gubernur.
Melalui implementasi SAKIP, Aher mengakui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi terkendali. Efisiensi anggaran melalui integrasi e-performing, e-planning, e-budgeting, dan e-monev juga menghasilkan efisiensi anggaran dari yang diusulkan OPD/Biro dan Kab/Kota untuk tahun 2017 sebesar Rp 659 miliar.
Melihat hasil pembinaan oleh Kementerian PANRB tersebut, Aher mengungkapkan optimisme untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu role model tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi SAKIP. Selain itu, Jawa Barat diharapkan bisa masuk tiga besar terbaik peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara nasional.
“Sulit untuk bisa menyamai Yogyakarta dan Jawa Timur, tapi paling tidak kita (Jawa Barat) bisa di posisi ketiga. Kalau saat ini posisi ketiga nasional dipegang Kalimantan Selatan, maka kita bisa rebut posisi itu, paling tidak kita setara dengan provinsi lain,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 telah mendapatkan predikat BB dengan nilai 70,06 untuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan rata-rata nasional sebesar 60,47.
Sementara itu Menteri PANRB Asman Abnur mengapresiasi komitmen dan upaya Pemprov Jawa Barat untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Dikatakannya, Pemprov Jawa Barat bisa menjadi salah satu wilayah percontohan bagi wilayah lainnya di seluruh Indonesia dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau pelayanan publik sudah bagus, implementasi e-government sudah terlaksana separuh saja di seluruh Indonesia, ini luar biasa. Saya bangga sekali dengan tiga provinsi yang saya kunjungi (Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat), ini sudah luar biasa,” ujarnya.
Namun demikian, Menteri Asman juga mengingatkan kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemprov Jawa Barat untuk terus meningkatkan kepedulian dan komitmennya untuk membangun Jawa Barat serta tidak bermain-main dengan anggaran yang digelontorkan oleh negara.
“Setiap rupiah yang dikucurkan harus terasa hasilnya, jangan main-main lagi dengan APBN/APBD. Mari kita membangun bersama, perubahan itu bermulai dari atas, tolong yang di bawah, yang masih ngantuk, ayolah bangun,” kata Menteri Asman. (raf)