Kastara.id, Jakarta – Pesiden Joko Widodo telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XIII. Namun secara realita paket kebijakan tersebut dinilai belum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pasalnya, harga gas industri saat ini masih tergolong tinggi sehingga belum mendongrak dunia usaha.
Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan, dalam paket kebijikan jilid ke-III pemerintah berkomitmen untuk mengubah harga BBM, listrik, dan gas. Pemerintah berencana akan menurunkan harga gas industri mencapai USD 6 per MMBTU. “Tentunya itu berpengaruh terhadap daya saing industri Indonesia baik di tingkat regional maupun internasional. Ini juga sudah menjadi keluhan industri di daerah-daerah lain,” kata Parlindungan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (26/9).
Parlindngan menambahkan, Komite II berpandangan bahwa indikator keberhasilan atau implimentasi paket kebijakan ekonomi adalah meningkatkan investasi surplus pada neraca perdagangan. Hal tersebut tentunya berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. “Memang ada peningkatan investasi sebesar Rp 500 triliun. Tapi investasi yang ada justru bukan yang diharapkan pemerintah,” ujar senator asal Sumatera Utara itu.
Parlindungan menjelaskan, di sisi lain investasi padat karya juga mengalami penurunan 12 persen. Begitu juga perekonomian Indonesia yang hanya 4,92 persen. Dari sisi kuantitas, Komite II mengapresiasi langkah Presiden yang telah mengeluarkan paket kebijkan ekonomi. “Namun dari sisi kualitas, implementasi paket kebijakan belum berpengaruh pada dunia usaha khususnya, sektor industri dan perdagangan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite II DPD RI Matheus Stefi Pasimanjeku menilai, Indonesia bagian Timur memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah harus bisa memanfaatkan potensi perikanan di timur Indonesia. “Daerah kami merupakan kepulauan, lautnya lebih besar. Berarti potensi perikanan sangat besar. Namun sarana dan prasarana perikanan sangat minim. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Senator asal Maluku Utara itu berharap pemerintah bisa menyediakan pos-pos untuk mempersingkat ekspor ikan. Tidak hanya sektor perikanan, wilayah timur juga memiliki sumber pertanian berupa sawit atau kelapa dalam. “Namun saat ini harga kelapa dalam sangat turun, sehingga petani sangat prihatin. Pemerintah harus membuat terobosan-terobosan baru. Padahal potensi di luar sangat besar,” kata Matheus.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa 13 paket kebijakan itu memiliki kendala dalam implimentasinya, terutama di daerah, bahkan di pusat. Untuk itu, Kemendag meminta kepada DPD RI untuk mensukseskan paket kebijakan. “Ini berdampak dari UU Otonomi Daerah. Jika ada kewenangan dicabut maka ada resistensinya yang kuat. Ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.
Mendag menilai masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tujuan paket kebijakan ekonomi. Salah satunya yaitu para pengusaha di daerah. “Untuk itu Kemendag akan turun ke daerah untuk ikut mensosialisasikan 13 paket kebijakan ekonomi ini. Untuk sosialisasi, Kemendag akan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin),” kata Enggartiasto. (rya)