Beranda Headline Berita JK Pimpin KTT SDGs di New York, Amerika Serikat

JK Pimpin KTT SDGs di New York, Amerika Serikat

Kastara.ID, New York – “Sepuluh tahun ke depan harus diarahkan untuk mendorong percepatan pencapaian SDG, dan upaya itu harus dimulai dari sekarang!” tegas Wapres RI Jusuf Kalla saat memimpin sidang Sustainable Development Goals (SDG) Summit di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 25 September 2019.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga turut berbagi mengenai prioritas pembangunan nasional berdasarkan “Visi Indonesia 2045″ yang difokuskan pada empat pilar utama, yaitu pengembangan SDM, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Wapres RI mendapatkan kehormatan untuk memimpin Leaders’ Dialogue mengenai “2030–2030 Vision”, bersama dengan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Malta. Sesi dialog ini bersifat strategis karena mengupas visi para Kepala Negara/Pemerintahan dalam akselerasi pencapaian dalam sepuluh tahun terakhir menuju 2030.

Sesi dialog ini juga dinilai forward-looking karena mengidentifikasi berbagai tindakan dan kebijakan yang perlu segera diterapkan negara anggota PBB agar seluruh SDG dapat tercapai sesuai tenggat waktu pada tahun 2030.

“Terpilihnya Wapres RI untuk memimpin sesi mengenai ‘2030–2030 Vision’ ini tidak terlepas dari reputasi Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan komitmen untuk implementasi SDG dan sekaligus memiliki visi ke depan untuk mempercepat implementasi SDG secara global,” demikian disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Berbagai upaya memang telah dilakukan Indonesia dalam terus mendorong pencapaian SDG, termasuk dengan menyelaraskan berbagai target dan tujuan SDG ke dalam perencanaan pembangunan nasional. (mar)

- Advertisement -

TERBARU

Menyoroti Belum Adanya Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata

Kastara.ID, Jakarta - Terpuruknya sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif. Wakil...