Kopi

Kastara.ID, Jakarta – Terdorong oleh harga kopi yang terus menurun di pasar internasional, Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, bersama-sama dengan Kepala Negara dan Pejabat tingkat tinggi negara penghasil kopi lainnya, mendiskusikan penyusunan strategi dan langkah yang perlu ditempuh guna mengatasi krisis harga kopi dunia saat ini, di Markas Besar PBB, 25 September 2019.

Diskusi tersebut bertempat dalam forum PBB pada pertemuan bertajuk “Aksi Bersama Mengatasi Krisis Harga Kopi Dan Mencapai Produksi Kopi Berkelanjutan” (Joint Actions to Face the Coffee Price Crisis and Achieve its Sustainable Production) di Markas Besar PBB tanggal 25 September 2019 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74.

Harga kopi dunia saat ini memang tengah mengalami penurunan. Berdasarkan laporan International Coffee Organization (ICO), komoditas kopi mengalami penurunan harga sejak tahun 2011. Untuk jenis Arabica, pada tahun 2011 harga tercatat di kisaran rata-rata USD 2,6/pon dan terus menurun hingga menyentuh harga rata-rata USD 1,27/pon pada tahun 2018. Begitu pula dengan jenis Robusta dimana harga rata-rata pada tahun 2011 tercatat sebesar USD 1,09/pon dan turun menjadi USD 0,84/pon pada tahun 2018.

Indonesia, sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia merasakan dampak langsung dari penurunan harga ini. Berdasarkan data terakhir yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor kopi Indonesia pada tahun 2018 menurun sebesar 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2017, nilai ekspor kopi asal Indonesia tercatat sebesar USD 1,6 miliar dan merosot pada tahun 2018 menjadi sebesar USD 1,3 miliar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa penurunan harga jual kopi di pasar global berdampak langsung terhadap penghidupan 1,8 juta jiwa petani kopi di Indonesia maupun petani di seluruh dunia yang diperkirakan berjumlah 25 juta jiwa.

Secara garis besar, Wakil Presiden Jusuf Kalla menawarkan dua langkah utama untuk memperbaiki harga jual kopi di tingkat internasional. Pertama, melalui pengendalian jumlah pasok kopi ke pasar global yang diharapkan akan mempengaruhi faktor fundamental harga kopi. Namun ditegaskan oleh Wakil Presiden bahwa langkah ini perlu dilakukan secara terstruktur melibatkan negara-negara penghasil kopi utama dunia.

Kedua, melalui penambahan nilai produk-produk kopi yang didapat melalui program pengembangan kapasitas petani maupun tambahan kucuran dana investasi untuk peningkatan produktivitas kopi oleh Pemerintah. Kedua usulan ini memicu diskusi di antara para peserta pertemuan yang akhirnya sepakat untuk membicarakan usulan-usulan dimaksud maupun usulan lainnya secara lebih mendalam pada pertemuan lanjutan.

Pertemuan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencapai target-target Sustainable Development Goals (SDGs). Sektor pertanian dinilai berkaitan terhadap 14 dari 17 tujuan (goals) SDGs. Menyadari keterkaitan yang era tantara pertanian dengan SDGs, Pemerintah Indonesia telah banyak meluncurkan program-program di bidang pertanian, termasuk replanting, bantuan bibit kepada petani, pelatihan, maupun akses permodalan. (nad)