Kastara.id, Bogor – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu diperlukan APBN yang kredibel dan berkelanjutan, sehingga menjadi efektif. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan jurnalis pada acara pelatihan wartawan di Bogor, Sabtu (26/11).

Menkeu menyampaikan bahwa APBN yang kredibel akan menjadi efektif dan pada akhirnya dapat memberikan dampak pada ekonomi dan masyarakat. Namun demikian, melihat tiga tahun ke belakang, kelemahan APBN berada pada penerimaan Negara dengan target yang kurang realistis. Oleh karena itu, Menkeu ingin mengembalikan kredibilitas APBN. “Tema 2016 dan 2017 adalah bagaimana mengembalikan kredibilitas (APBN),” katanya.

Terkait tujuan APBN untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, Menkeu menyatakan bahwa APBN memiliki fungsi redistribusi. “PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan), 80 persennya diterima di Pulau Jawa,” ujarnya.

Pajak yang diterima di Pulau Jawa tersebut diredistribusikan ke daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk pemerataan pembangunan. Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa belanja negara juga memiliki peran untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. “Jika pemerintah belanja dengan baik dan mengalokasikan dan eksekusinya dengan benar, korupsi tidak ada, maka akan menjadi sesuatu,” kata Menkeu.

Dalam hal ini, fiskal (APBN) menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan dan melakukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan agar masyarakat menjadi produktif menuju masyarakat adil dan makmur. (mar)