Menteri KP

Kastara.ID, Jakarta – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Sandiaga dikabarkan bakal menggantikan posisi Edhy Prabowo yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga terlibat dalam kasus suap pemberian izin ekspor benur atau benih lobster.

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA) Fadhli Harahap mengatakan, peluang Sandiaga sangat besar. Selain karena berasal dari partai yang sama dengan Edhy, Sandiaga juga dikenal dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Bahkan pada ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Sandiaga tampil sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo.

Saat memberikan keterangan, Kamis (26/11), Fadhli menambahkan, dalam struktur kepengurusan Partai Gerindra, Sandiaga duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Posisi ini terbilang elite dan penting. Itulah sebabnya menurut Fadhli, figur Sandiaga dianggap penting di Gerindra selain Prabowo Subianto.

Sandiaga juga terbilang sangat loyal kepada Gerindra. Terakhir, Sandiaga dengan tegas menolak saat namanya dikaitkan dengan Partai Persatuan Pembangunan. Partai berlambang Ka’bah itu recananya bakal menggelar Muktamar pada 18-20 Desember di Makassar, Sulawesi Selatan. Nama Sandiaga masuk dalam bursa Calon Ketua Umum (Caketum) PPP. Namun bos Grup Saratoga ini menyatakan akan tetap bersama Partai Gerindra.

Kemampuan Sandiaga dalam menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap tepat untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sandiaga dianggap mampu membantu para nelayan meningkatkan kesejahteraan. Hal inilah yang menurut Fadhli menjadikan peluang Sandiaga sangat besar untuk memimpin KKP.

Namun Fadhli menambahkan, Sandiaga bakal bersaing dengan kader Partai Gerindra lainnya. Beberapa figur seperti Sufmi Dasco, Ahmad Muzani, Sodik Mujahid, Desmond, dan Fadli Zon juga berpeluang masuk kabinet. Meski demikian siapa yang nantinya menjadi Menteri KKP tergantung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ant)

By Redaksi