Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah hari ini menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan LKPP Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaaan LKPP tahun 2018 digelar di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta, Rabu (27/3). Tampak hadir sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga termasuk Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Mewakili pemerintah, penyerahan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yang disampaikan Presiden kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurut Sri Mulyani secara umum perekonomian nasional 2018 tumbuh cukup baik melalui stabilitas ekonomi makro. Laju pertumbuhan makro 2018 sebesar 5,17, inflasi 3,1, tingkat pengangguran terbuka 5, 34, persentase penduduk miskin sebesar 9, 66 dari tahun sebelumnya 10, 12 persen. Pendapatan negara mencapai 102,6% dari target APBN 2018 meningkat 16, 6 % dari realisasi tahun 2017.
“APBN yang dikelola oleh pemerintah bukanlah merupakan tujuan akhir melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat sehingga harus mempu mengurangi kemiskinan, kesenjangan dan juga meningkatkan lapangan pekerjaan,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas LKPP dengan menyusun LKPP tahun 2018 melalui sistem aplikasi LKPP terintegrasi G2, menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK dan monitoring tindak lanjut rekomendasi secara berkala serta Task Force penyelesaian penyebab opini disclaimer pada 2 KL dan opini WDP pada 6 KL. (mar)