MUI Minta Pemerintah Tidak Tergesa-gesa Bubarkan Ormas Anti Pancasila

Kastara.id, Jakarta – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin meminta pemerintah tak lagi cepat-cepat mengambil langkah terlalu tegas dengan segera membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dinilai anti-Pancasila.

Sebelumnya, tindakan seperti itu menimpa Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas yang memiliki cita-cita mendirikan kekhalifahan atau pemerintahan berbasis syariat Islam itu segera dibubarkan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Menurut Ma’ruf, hal yang selanjutnya menimbulkan banyak kegaduhan di masyarakat itu adalah hal yang seharusnya tidak perlu terjadi lagi. “Kalau (ormas) yang lain, saya pikir pemerintah harus hati-hatilah. Kalau HTI, sudah cukup, kita lihat lagi, ada tidak yang sekelas HTI itu? Kalau bisa dibina, saya kira tidak perlulah (ditindak) dengan cara pembubaran. Dibina saja. Kecuali HTI, HTI bubarkan. Yang lain itu, kalau bisa dibina, dibina. Kecuali tidak bisa dibina, ya itu harus dibubarkan,” ujar Maruf di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7).

Ma’ruf menyampaikan, hal itu perlu dilakukan pemerintah karena langkah yang terlampau tegas dengan cara langsung melakukan pembubaran terbukti banyak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sementara Ma’ruf menyampaikan, kegaduhan sendiri adalah cikal bakal terhadap gangguan keamanan yang tidak diharapkan terjadi. “Persuasif dulu. Menurut saya begitu. Supaya tidak gaduh, supaya suasananya bisa dikendalikan. Saya kira begitu,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencabut status badan hukum dari organisasi masyarakat HTI. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Haris mengatakan, pencabutan status badan hukum HTI merujuk pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. (npm)