Kastara.id, Jakarta – Meskipun Partai Golkar resmi mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024, namun Aburizal Bakrie (ARB), Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden.
“Meski kami adalah Partai yang paling pertama dan terdepan mendukung Bapak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode, akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, oleh karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang,” ujar ARB.
ARB juga menilai bahwa pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Achmad Dani di Surabaya dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.
Ketua Wanbin DPP Partai Golkar ini menganggap membiarkan tindakan main hakim sendiri masyarakat dan tindakan represif aparat tersebut sama saja menusuk Jokowi dari belakang karena sama sekali tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar.
Meskipun berbeda pilihan, akan tetapi harus saling hormat dalam perbedaan dan kebebasan dalam menyatakan perbedaan itu dapat dijamin.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar menambahkan bahwa dukungan terhadap Presiden Jokowi dilakukan secara konstitusional partai yakni merupakan keputusan Musyawarah Nasional yang wajib dilaksanakan oleh jajaran partai secara nasional.
Selain menolak keras cara-cara represif untuk menekan kebebasan berpendapat, ARB juga menyesalkan ucapan provokatif yang dilakukan oleh Achmad Dani. “Kami juga mengimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat, dan kepatuhan terhadap hukum,” tandasnya.
Di sisi lain ARB juga berharap agar aparat hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.
ARB juga meyakini tahun 2019 nanti merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut.
“Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif,” pungkas ARB. (rud)