Kastara.id, Jakarta – Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif telah ditetapkan oleh Komisi Psmilihan Umum (KPU) dimana 30 persennya adalah perempuan. Dari jumlah kaum hawa yang mencalonkan itu diantaranya adalah alumni HMI.
Melihat banyaknya caleg perempuan yang merupakan alumni HMI, Forum KAHMI-Wati yang merupakan wadah perempuan HMI membuat Sekolag Demokrasi Insan Cita.
”Ini merupakan sekolah yang akan memberikan pembekalan kepada caleg perempuan KAHMI-Wati, ”kata Kordinator Majelis Nasional Forhati Hanifah Husein dalam sambutan pendirian Sekolah Demokrasi Insan Cita yang dihadiri sejumlah tokoh Alumni HMI (KAHMI) seperti Ferry Mursidan Baldan, Viva Yoga, Rabu (26/9/2018) di Jakarta.
Menurut Hanifah, sekolah ini memberikan pendidikan dan pelatihan yang memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas kepemimpinan perempuan khususnya alumni Corp HMI Wati agar bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia.
“Kami percayakan Sekolah Demokrasi Insan Cita dikelola Inna Mukoddas, karena kami berkomitmen serta konsisten menjadikan forhati sebagai organisasi perkaderan yang mengemban misi Insan Cita HMI,” ujar Hanifah Husein.
Melalui program ini kata Hanifah, Sekolah Demokrasi Insan Cita
ingin menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi bernafaskan Islam yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur.
“Insan Cita ingin menjadi Insan berkualitas, intelektual, kreatif dan inovatif, kompetensi, profesional, Islami dan bertanggung jawab di seluruh lapangan kehidupan, baik dunia politik, ekonomi, sosial, birokrasi dan bisnis,” tutur Hanifah.
Dikatakan, hari ini Forhati memulai langkah pertama melakukan program Sekolah Demokrasi untuk calon anggota legislatif.
Program ini memfasilitasi dan mengkatalisasi anggota Forhati yang akan berkontestasi di ajang pemilihan anggota legislatif.
Jadi, tidak sekedar memenangkan kontestasi dan memenuhi kuota perempuan di lembaga legislatif dan partai politik,” jelasnya.
Selain itu lanjut dia, sekolah juga menyiapkan perempuan negarawan serta anggota legislatif yang mampu memainkan peran strategis dan memperjuangkan hak rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Hanifah menjelaskan, Forhati menyelenggarakan program dengan visi menempatkan posisi kaum perempuan sebagai subjek dalam keseluruhan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
“Sekurang-kurangnya 1 dasawarsa ke depan, anggota Forhati yang berkiprah di DPRD kabupaten, Kota, DPD Provinsi, DPR RI dan DPD RI mampu memainkan fungsi legislasi budgeting dan kontrol yang berdampak langsung terhadap peningkatan kedaulatan dan kemakmuran rakyat,” katanya.
Dengan cara demikian, lanjut dia, alumni HMI- Wati dapat memposisikan diri secara jelas di tengah dinamika perubahan zaman, menjadi bagian utama penggerak transformasi demokrasi. Sehingga dunia politik praktis tidak lagi terjebak oleh pragmatisme apalagi terperosok ke dalam politik transaksional.
“Bila itu yang terjadi mengakibatkan semakin jauh jarak rakyat dengan cita-cita kemerdekaan, semakin jauh jarak umat dengan tujuan hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat dan terbebas dari malapetaka,” ucapnya.
Sebagai langkah awal sambungnya, program tersebut belum sempurna, akan tetapi lebih baik memulai langkah dengan program nyata daripada sibuk membicarakannya.
“Kami yakin, program ini dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis. Langkah awal ini untuk menyambung garis panjang perjuangan kaum perempuan Indonesia di masa lalu, hari ini dan masa depan,” katanya.
Presidium KAHMI Nasional, Viva Yoga Mauladi mengatakan, pengawalan terhadap kader HMI Wati tidak berhenti sampai di sini, tetapi terhadap calon-calon dari HMI berbagai macam Partai Politik.
“Saya sangat senang dan mengapresiasi kegiatan Forhati, karena ini merupakan rangkaian cerdas memberikan pembekalan terhadap caleg dari Forhati seluruh partai politik,” tandasnya. (danu)