APPSI Sepakat Penguatan DPD RI

Kastara.id, Makassar-Delegasi Gerakan Nasional (Gernas) Amandemen ke-5 UUD 1945 melakukan pertemuan dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Baruga Sangiaseri Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Makassar, Sabtu (27/8/2016)

Tim Gerakan Nasional dipimpin Ketua Delegasi Muh. Asri Anas (Anggota DPD dari Sulbar). Hadir anggota delegasi Gernas Anggota DPD RI dari Sulsel Iqbal Parewangi, DPD RI Maluku Anna Latuconsina, DPD RI Sulteng Nurmawati Bantilan, DPD RI dari Maluku Utara Novita Anakotta, DPD RI Sumatera Utara Darmayanti Lubis, dan Anggota DPD RI dari NTT Syafrudin Atasoge.

Asri Anas pada kesempatan itu mengapresiasi masukan dari Ketua APPSI yang dalam konteks nasional memberikan masukan yang tepat untuk formulasi penguatan DPD dalam amandemen UUD 1945.

“Kami membawa formulasi dan simulasi penguatan DPD serta menawarkan apa yang diperlukan untuk penguatan DPD RI,” kata dia.
Dijelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan melakukan konsolidasi penguatan DPD RI dalam amandemen DPD RI. Pertemuan serupa akan dilakukan DPD dengan menemui tokoh bangsa seperti pimpinan NU, Muhammadiyah, dan sebagainya.

Lebih jauh pimpinan Banggar MPR RI ini menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo ada sejumlah catatan penting yang disampaikan.

Pertama, gubernur menjelaskan bahwa ada ketidakseimbangan dalam pembangunan kawasan di Indonesia, yaitu pertumbuhan pembangunan daerah tidak seimbang karena salah satu faktornya adalah tidak adanya keseimbangan politik yang bagus. Sehingga posisi DPD kelak harus hadir untuk kepentingan daerah dan oleh karena itu maka DPD RI harus memiliki kemampuan politik yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara maksimal.

“Beliau (Syahrul Yasin Limpo) menyampaikan akan ada titik tertentu dimana daerah-daerah akan jenuh dalam kontes ke-Indonesiaan jika tidak terbangun keseimbangan politk yang kuat di republik ini,” katanya.

Apalagi, dijelaskan bahwa partai politik selalu hadir dan bicara soal pragmatisme, tidak bicara konteks kebangsaan secara menyeluruh.
Kedua, Gubernur Syahrul Yasin Limpo sepakat mendukung penuh penguatan DPD RI dengan tiga catatan utama  yakni amandemen kelima UUD 45 dengan penguatan DPD harus mengikutkan utusan golongan yang berada di dalam kamar DPD.

“Bisa jadi bunyinya dalam UUD 45 nanti adalah anggota DPD dan utusan golongan,” kata Gubernur seperti dijelaskan Asri.

Syahrul juga menjelaskan bahwa banyak golongan masyarakat yang sebenarnya benar-benar memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini namun tidak memiliki agregasi politik kuat. Sebut misalnya TNI dan Polri yang tidak bisa langsung memberikan masukan untuk kepentingan nasional. Demikian pula Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah serta asosiasi bisnis dan profesi tidak memiliki suara real di parlemen.

“Beliau (Syahrul) berharap di DPD ada kamar perwakilan golongan yang memiliki kekuatan menyusun UU dan keuangan negara,” katanya.

Kemudian catatan kedua adalah kamar parlemen di Indonesia tidak bisa menjadi bikameral murni sebab hal itu akan mempersulit posisi sistem presidensil.

Syahrul juga menjanjikan bahwa dalam waktu dekat APPSI ingin bersama DPD RI untuk duduk bersama membuat simulasi penguatan DPD RI yang benar-benar bagus untuk kepentingan daerah.

Seluruh gubernur yang tergabung dalam APPSI siap hadir 28 Oktober 2016 saat deklarasi penguatan DPD RI.

“Beliau (Syahrul) menyampaikan terima kasih ditemui Gernas DPD RI sebab ada inistatif dari DPD mengajak seluruh organ kemasyarakata dan pemerintahan bicara serius dengan konsep win win politik untuk kepentingan nasional,” ujar senator Sulbar ini.(uban)