Kastara.id, Jakarta – Penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat sebanyak 4000 diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di lapangan Pemancar RRI Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (27/09).
Ribuan sertifikat itu mencakup bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Cimpaeun, Cilangkap, Duren Mekar, Pondok Jaya, Bojong Sari Baru, Cinangka, dan Kedaung.
Presiden Joko Widodo mengatakan, berdasarkan laporan Menteri ATR/Kepala BPN, penerbitan sertifikat untuk Kota Depok sendiri ditargetkan untuk selesai pada tahun 2020 mendatang. Saat itu, kurang lebih 150 ribu sertifikat diharapkan sudah berada di tangan masyarakat Depok.
“Alhamdulillah tadi di Kota Depok kurang lebih 150 ribu sertifikat (ditargetkan). Ini kita dengarkan ya tadi Pak Menteri (Kepala) BPN janji 2020 rampung semuanya di Depok. Yang janji Pak Menteri, bukan saya. Saya ikut ngejar ke Pak Menteri,” tuturnya.
“Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar. Caranya? Enggak mau tahu saya, yang penting keluar sertifikat. Rakyat harus dilayani dengan cepat, dengan cepat, dengan cepat. Karena saya tidak mau lagi dengar masalah sengketa tanah,” kata presiden.
Dengan itu, Presiden berharap agar di tahun-tahun mendatang, permasalahan soal sengketa tanah perlahan mulai berkurang dan menghilang sama sekali seiring dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah rakyat yang semakin merata di Tanah Air sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
“Saya berharap sengketa lahan nanti sudah enggak ada kalau seluruh masyarakat pegang ini yang namanya sertifikat,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul, dan Wali Kota Depok Mohammad Idris. (rud)