Kastara.ID, Jakarta – Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menduga isu radikalisme sengaja dihembuskan. Terlebih isu radikalisme menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sejak dilantik pada Rabu (23/10) lalu, sejumlah menteri kabinet kerap berkomentar tentang radikalisme, seperti Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Bahkan Menag dengan tegas mengakui diberi tugas Presiden Jokowi untuk mencari terobosan dalam menangkal radikalisme.
Rizal Ramli mengaku tidak aneh dengan isu radikalisme yang didengungkan pemerintah. Melalui unggahan di akun twitternya @RamliRizal pada Ahad (27/10) kemarin, mantan Menko Perekonomian ini yakin isu tersebut bakal terus dimainkan, setidaknya dalam setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Rizal menyindir pemerintah sedang memainkan isu 3R, radikalisasi, radikulisasi, dan radikolisasi.
Pria yang akrab disapa RR ini menduga ada maksud tertentu di balik semua itu. RR menyebut kemungkinan isu radikalisme digunakan untuk menutupi kondisi ekonomi yang kembali memburuk. RR memprediksi ekonomi Indonesia bakal ‘nyungsep’ di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan bakal kembali di bawah lima persen.
Alumnus Boston University, Amerika Serikat (AS) ini menilai cara yang diterapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tidak bakal mampu mendongkrak kondisi ekonomi nasional. Ia menyebut jurus Sri Mulyani terlalu monoton dengan hanya mengandalkan utang dan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran tanpa ada terobosan-terobosan.
Sebelumnya, empat hari pasca dilantik menjadi Menkeu, Sri Mulyani langsung mengumumkan rencana menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond sebesar sebesar Rp 199,1 triliun. Langkah ini diambil guna menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Defisit tersebut akibat belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun lebih besar dibandingkan pendapatan sebesar Rp 1.189,3 triliun. (mar)