Kastara.ID, Jakarta – Forum Alumni HMI-wati (FORHATI) sebagai alumni Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan siap mensukseslan pesta rakyat lima tahunan pemilu serentak pilpres dan pileg yang akan berlangsung April 2019 nanti. Untuk itu Forhati mengajak anggotanya untuk ikut berpartisipasi dan tidak golput.
“Sudah menjadi komiten kami Forhati adalah mensukseskan pemilu serentak pada April 2019 mendatang,” kata Koordinator Presedium Forhati Hanifah Husein dalam salah satu pernyataan tertulisnya tentang refleksi akhir tahun 2018, di Jakarta, Jumat (20/12).
Menurut Hanifah, tahun 2019 Indonesia akan mengalami fase sejarah baru konsolidasi demokrasi melalui Pemilihan Umum Serentak, yaitu Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden; Pemilihan Umum Anggota Legislatif DPRD Kabupaten-Kota-Provinsi, DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.
Namun, katanya, pemilu serentak ini menghadapkan rakyat pada kerancuan berfikir, bersikap, dan bertindak selama beberapa detik di kotak suara. Karenanya ini memerlukan sosialisasi intens dan edukasi demokrasi kepada masyarakat agar berlangsung secara baik dan benar.
“Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat menghadapi pemilu serentak ini. Apalagi sistem ini yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia,” katanya.
Kepada anggota Forhati, Hanifah minta menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dengan pertimbangan jauh ke masa depan, dan tidak mengabaikan hak pilih tersebut (tidak menjadi golput).
“Jangan golput, sebab golput itu dapat merugikan kehidupan agama, nusa, dan bangsa ke masa depan,” tegas Hanifah.
Kendati begitu Hanifah minta kepada anggotanya untuk memberi prioritas dalam memilih calon legislatif yang berasal dari Forhati.
“Prioritaskan memilih calon anggota legislatif (DPRD, DPR RI, dan DPD RI) kader dan atau anggota Forhati, kader dan atau alumni HMI, kader dan atau anggota keluarga besar HMI di lingkungannya masing-masing,” imbaunya.
Selain itu, Hanifah juga mengimbau agar membantu kader dan anggota Forhati yang sedang mengemban amanah sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu sehingga pemilu terlaksana secara adil dan berkualitas.
Bukan cuma itu, kader dan anggota Forhati juga diimbau mengambil inisiatif menjadi saksi atau peran lain untuk mengawasi jalannya seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, sehingga Pemilihan Umum dapat terselenggara secara berkualitas: bebas, jujur, adil, rahasia, serta terhindar dari kecurangan.
Yang tidak kalah penting adalah mengambil inisiatif di lingkungan sosial masing-masing untuk membantu sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serempak 2019.
Pada bagian lain Forhati juga menyoroti masalah sosial, ekonomi, ideologi, dan politik sepanjang tahun 2018. Misalnya dari ideologi dan politik, sepanjang tahun 2018 masih berlangsung pembiaran friksi yang mengarah kepada konflik golongan di tengah masyarakat yang terkesan sangat mendiskreditkan umat Islam.
Padahal pembiaran tersebut berbahaya bagi pemahaman atas hakekat persatuan Indonesia sebagai ruh integrasi dan integritas nasional. Akibatnya, proses konsolidasi demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama karena berkembang secara masif benturan pemahaman tentang hakekat kebangsaan, yang terkesan hendak memisahkan dimensi ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an.
“Sejarah menunjukkan kebangsaan yang bertumbuh sejak awal abad ke-20 (sekurang-kurangnya sejak 1905) bertegak di atas esensi nilai ke-Indonesia-an, ke-Islam-an, dan kebudayaan yang beragam,” katanya. (danu)