1.085 Kapal Nelayan di NTB Minati Layanan Gerai Terpadu

kastara.ID, Mataram – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menggelar Gerai Terpadu yang menerbitkan Pas Kecil untuk nelayan dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan. Kali ini Gerai Terpadu digelar di Balai Desa Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Gerai Terpadu ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuhan Lombok, NTB bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB.

Berdasarkan data, sejak dibuka pada Rabu (26/2) sampai dengan Jumat (28/2) kemarin, tercatat 1.085 unit kapal telah melakukan pengukuran, dan sebanyak 425 kapal di antaranya sudah diterbitkan Pas Kecilnya.

Kepala Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok Ujang Sunardi mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan wujud hadirnya Pemerintah dalam melayani masyarakat, khususnya para nelayan di daerah Tanjung Luar yang merupakan daerah pesisir dengan jumlah nelayan terbanyak di Provinsi NTB.

“Nelayan pun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dari Pemerintah. Dengan memiliki dokumen pas kecil ini, para nelayan akan memiliki kekuatan hukum terhadap kepemilikan kapal mereka,” kata Ujang, Sabtu (29/2).

Lebih lanjut Ujang menambahkan, pelaksanaan Gerai Terpadu ini juga sejalan dengan arahan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, terkait dengan optimalisasi gerai pengukuran kapal nelayan berukuran di bawah GT 7, kapal penumpang tradisional dan kapal wisata tradisional.

Menurut Ujang, Gerai Terpadu Penerbitan Pas Kecil dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari para masyarakat Desa Tanjung Luar, yang mayoritasnya memang berprofesi sebagai nelayan.

“Alhamdulilah, masyarakat menyambut baik program ini dan antusias mendaftarkan kapal mereka untuk diukur dan diterbitkan pas kecilnya. Kami berharap program ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya, karena program ini mempermudah pemerintah untuk mendata kapal yang tentunya dapat juga meningkatkan keselamatan pelayaran,” tambah Ujang. (ant)