Beranda Headline Berita Pemimpin ASEAN Tolak Klaim Historis China atas Laut China Selatan

Pemimpin ASEAN Tolak Klaim Historis China atas Laut China Selatan

Kastara.ID, Jakarta – ASEAN memutuskan untuk memulai latihan bersama di Laut China Selatan sehari setelah 10 pemimpin negara ASEAN menolak klaim historis China atas perairan tersebut. Latihan tersebut juga digelar tepat seminggu setelah USS Nimitz dan kapal militer AS lainnya, USS Theodore Roosevelt, melakukan operasi bersama di perairan tersebut.

“Kami secara agresif mencari setiap peluang untuk memajukan dan memperkuat kemampuan dan kecakapan kami dalam melakukan semua operasi perang domain,” ucap Komandan Carrier Strike Group 5, Laksamana Muda George Wikoff (28/6).

Wikoff menuturkan, operasi duel kapal induk ini menunjukkan komitmen AS terhadap para sekutu di kawasan Asia Tenggara untuk “secara cepat memerangi dan menghadapi semua pihak yang menentang norma internasional” di kawasan.

Pernyataan Wikoff itu datang menyusul agresivitas China yang terus meningkat sejak awal tahun demi memperkuat klaimnya di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Brunei.

China terus mengerahkan ratusan kapal ikan dan patrolinya ke Laut China Selatan hingga sempat menimbulkan friksi dengan beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, hingga Indonesia di awal tahun ini setelah puluhan kapal ikan Tiongkok menerobos ZEE di perairan Natuna.

ASEAN menekankan semua pihak harus mendasari klaim atas kedaulatan di wilayah itu berdasarkan UNCLOS 1982.

“Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi, dan kepentingan sah atas zona maritim,” ujar pernyataan bersama 10 negara ASEAN pada Sabtu (26/6) usai menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. (har)

- Advertisement -

TERBARU

Pengawasan Internal Harus Ditingkatkan oleh PUPR–Kemenhub-Kemendes

Kastara.ID, Jakarta - Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,...