Kastara.id, Jakarta – Sejak deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden 9 Agustus 2018 lalu, publikasi media seakan terfokus kepada perkembangan berita mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Duet Joko Widodo dengan Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi media darling terkait dengan keyakinan mereka maju Pilpres 2019. Imbasnya, Pilpres menjadi topik pembicaraan sehari-hari bagi banyak orang di berbagai pelosok.
Padahal menuju 2019 itu, negara harus berjalan mestinya. Aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara ini masih harus dijamin lembaga negara supaya terpenuhi.
Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai salah satu lembaga yang bertugas mewakili rakyat seakan terlupakan kinerjanya akibat perhatian berita beralih kepada Pilpres 2019.
Padahal, masa pengabdian para wakil rakyat ini masih berlangsung sampai Pemilihan Legislatif 2019 tepatnya 30 September 2019. Dan, posisi mereka digantikan peraih kursi pemilu legislatif 27 April 2019, sama dengan pelaksanaan Pilpres.
Namun, yang penting bagi publik untuk tetap mengetahui dan mengawasi perkembangan kinerja mereka. Pastinya sangat penting bagi kita untuk tetap memantau para anggota legislatif di Senayan sana.
“Apalagi, selama ini citra DPR masih dinilai negatif banyak pihak, terutama menyangkut tingkat kepercayaan masyarakat pada mereka,” ujar Pangeran Siahaan, Editor-in-Chief Asumsi, ketika berbicara pada acara Rilis Survei: DPR Terima Rapor di Jakarta, Selasa (28/8).
Menilai pentingnya memonitor kinerja dan citra DPR, asumsi sebagai media online yang memang fokus pada berita politik berinisiatif menggelar survei nasional.
Bekerja sama dengan Charta Politika, survei ini diadakan di delapan kota besar Indonesia dengan 800 partisipan. Namun, banyak orang tentang citra negatif itu tidak 100 persen terbukti.
Buktinya, 34.8 persen responden menganggap, DPR 2014-2019 memiliki kinerja paling baik dibanding lembaga negara lain, seperti MPR dan DPD. Bahkan 44.8 persen responden menilai kalau para anggota DPR telah bekerja secara optimal dalam mengawasi pemerintahan.
Dari hasil pengawasan mereka terhadap DPR, 32.3 persen merasa lembaga ini bekerja dengan baik dalam memantau atau mengawasi kebijakan yang dibuat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Saya rasa, dari angka tersebut dapat disimpulkan kalau sikap DPR sudah lebih terbuka pada rakyat. Makanya, rakyat bisa memberikan penilaian seperti itu,” jelas Muslimin Tanja, Manajer Riset Charta Politika.
Keterbukaan itu, kata dia, terlihat dari 38.8 persen responden berpendapat, DPR sekarang sudah lebih terbuka dari periode sebelumnya. Ditambah lagi, sekarang ini bisa dibilang lebih mudah meninjau pekerjaan mereka.
Itu tentu saja berkat kemajuan teknologi. Contohnya, akun Twitter @WikiDPR bisa menjadi salah satu alat memantau bagi para rakyat. Ditambah lagi, menjamurnya media daring juga memberikan kemudahan bagi para anggota DPR menyalurkan informasi pada masyakarat. (danu)