Jan Ethes

Kastara.ID, Jakarta – Sejumlah pihak menyesalkan sikap pemerintah terhadap aksi kekerasan yang melanda Kota Wamena, Ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua. Pihak-pihak tersebut menilai pemerintah terlambat menangani peristiwa tersebut hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, pemerintah telah gagal menjalankan tugas konstitusionalnya dalam menjaga rakyat. Saat berbicara (28/9), Din menilai seharusnya peristiwa ini bisa diantisipasi hingga tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan, seharusnya pemerintah tidak boleh meremehkan tragedi di Wamena. Dalam akun twitternya @hnurwahid, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut apa yang terjadi di Wamena senagai ‘genocyda.’ Ia pun mengucapkan duka cita atas jatuhnya korban pada peristiwa tersebut.

Sementara itu juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, negara telah absen melindungi rakyat dan tumpah darahnya. Melalui akun twitternya @Dahnilanzar, ia menyatakan, warga negara terbunuh di Papua tanpa negara sanggup melindunginya.

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menyesalkan sampai saat ini belum ada respons dari Presiden Jokowi. Bahkan menurut Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang ini, ucapan bela sungkawa pun belum terucap dari Jokowi.

Padahal peristiwa ini telah merenggut 32 korban jiwa. Sebagian besar adalah perantau dari Minang, termasuk seorang balita berusia tiga tahun. Sedangkan puluhan warga pendatang lainnya terpaksa harus mengungsi demi menyelamatkan diri.

Dalam cuitan di akun twitternya @andre_rosiade, mantan juru bicara pasangan 02 ini mendesak pemerintah segera memberikan perlindungan kepada rakyat. Andre meminta Presiden Jokowi tidak melalaikan tugas konstitusinalnya. (rya)