Kastara.ID, Jakarta – Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui kalau dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal telah dipanggil Presiden Joko Widodo untuk mengikuti rapat terbatas yang membahas tentang divestasi 51 persen saham Freeport kepada Indonesia.
“Presiden menekankan harus kita hati-hati untuk keberpihakan pada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap, itu jelas,” kata Lukas kepada wartawan usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.
Diakui Lukas, semula dirinya seperti warga Papua lainnya sempat ragu apakah pemerintah bersungguh-sungguh mengenai pemilikan 10 persen saham PT Freeport itu. Ternyata, lanjut Lukas, Presiden ternyata memang beliau sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan 10% saham itu. “Jadi kami yakin bahwa kami Pemda Papua dan Pemda Mimika akan memiliki 10% saham,” sambung Lukas.
Menurut Gubernur Papua itu, Presiden telah menegaskan akan mengawal proses yang terjadi sampai selesai. Beliau memerintahkan sebelum mengakhiri Desember sudah negosiasi kita untuk 51% sudah selesai. “Intinya keberpihakan pada masyarakat Papua. Selesai, itu saja,” ujarnya.
Mengenai pembagian 10 persen saham Papua, Lukas menjelaskan, sesuai kesepakatan kita awal. Pemprov Papua 3%, dan Pemerintah Kabupaten Mimika 7%.
Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menyampaikan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan ada pihak lain yang meminta saham. Untuk itulah, proses negosiasi terjadi tidak boleh ada orang lain masuk yang seperti itu. Ini untuk Indonesia, 51% milik pemerintah Indonesia.
Bagaimana jika ada yang meminta sahamnya? “Jangan sampai, jangan sampai ada keinginan seperti itu. Kan sebelumnya sudah terjadi. Itu salah satu proses kenapa cepat terjadi karena di sini tidak ada niat seperti itu, sehingga jalan tepat ini. Presiden berharap agar Desember sudah selesai,” tegas Lukas. (mar)