Kastara.ID, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan bahwa Front Pembela Islam (FPI) maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) apa pun yang ingin didirikan di Negara ini diperbolehkan selama memenuhi persyaratan. Terdapat 10 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan Ormas yang tertuang dalam perundang-undangan.
Pemberian izin kepada ormas tidak boleh diskriminatif, namun harus melalui proses perizinan yang sesuai aturan. Hal ini disampaikan JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden pada Selasa (30/7).
Jusuf Kalla menyebutkan, pemerintah tidak akan berandai-andai memberikan izin atau tidak memberikan izin. Pada intinya yang diminta adalah apakah ormas dakwah seperti FPI memenuhi aturan yang berlaku atau tidak. Pihaknya mencontohkan, apabila organisasi dakwah ini mengatakan taat kepada Pancasila, maka diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di Tanah Air. Tetapi apabila terdeteksi melakukan tindakan radikal dan keluar dari syariat Islam, maka otomatis pemerintah boleh melarang dan tidak mengaktifkannya kembali.
Diketahui sebelumnya, bahwa izin FPI telah habis tanggal 20 Juni 2019. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, hingga saat ini pihaknya belum menandatangani Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI dikarenakan organisasi besutan Habib Rizieq Shihab tersebut belum melengkapi sejumlah syarat perpanjangan izin SKT. Pihaknya juga membantah adanya diskriminasi dan politisasi terhadap proses perpanjangan izin FPI.
Selain itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Wiranto, alasan belum memberikan perpanjangan izin terhadap FPI karena pihaknya masih mendalami terkait evaluasi aktivitas organisasi ini. Rekam jejak ini nantinya digunakan sebagai bahan acuan layak atau tidaknya FPI diberikan izin lagi.
Sedangkan dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa adanya kemungkinan akan melarang FPI jika tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berlarut-larutnya proses perpanjangan izin SKT FPI membuat kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menuding bahwa adanya faktor politis dalam hal ini. Selain itu pihaknya juga menegaskan bahwa FPI memegang teguh komitmen terhadap Pancasila dan NKRI. (rya)