Pajak

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir sebagai salah satu pembicara utama DBS Asian Insights Conference mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan para undangan yang terdiri dari pembuat kebijakan dan pakar ekonomi terkait kekhawatiran mereka terhadap kondisi perekonomian global, bukan perekonomian nasional Indonesia.

“Tadi dalam survey awal, nampaknya yang ada dalam pikiran dan hati Anda semua bukan masalah ekonomi Indonesia tapi masalah ekonomi global dan politik. Itu artinya Anda percaya kepada saya. Zero worry of Indonesia’s economy. Itu artinya, you just trust us. Thank you,” ucap Menkeu di Grand Ballroom Hotel Mulia, Kamis (31/1).

Pada kesempatan itu, ia membuka dengan memaparkan kondisi APBN tahun 2018 yang memuaskan. Walaupun begitu, memasuki tahun 2019, Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung penerimaan negara dan terus mempertajam fokus belanja negara. Kualitas SDM merupakan salah satu fokus yang ingin terus ditingkatkan sebagai salah satu strategi menghadapi perubahan ekonomi global.

“(Pemerintah) akan memberikan insentif double deduction sesuai permintaan dari Kemenperin. Vokasi serta riset dan development. Jadi, apabila Anda mengeluarkan biaya sebesar 100 juta untuk training di bidang vokasi yang dibutuhkan, maka Anda bisa claim double deduction 200 juta sebagai cost mengurangi profit sehingga tax Anda menurun,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa dengan kebijakan ini diharapkan swasta juga turut memperhatikan mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena sektor swasta dapat mengetahui lebih baik akan kebutuhan pasar. Menkeu juga menuturkan dukungan serta semangat para generasi muda yang juga mampu melihat kebutuhan SDM serta arah pasar saat ini.

“Saya senang acara diawali 5 menit dari generasi muda yang melihat segala sesuatu masalah bukan sebagai tempat komplain. Tapi merupakan lahan membuat solusi. That kind of spirit is the true spirit of Indonesian bukan spirit of loser. Terima kasih,” tutur Menkeu.

Terakhir, Menkeu mengungkapkan bahwa Pemerintah akan selalu berusaha mencari titik kebahagiaan yang optimal. Pemerintah harus mengumpulkan pajak yang membuat ekonomi dan masyarakat kurang senang. Namun pada waktu yang bersamaan, Pemerintah juga harus mampu membelanjakan dengan tepat agar menjadi seimbang. (mar)