Kastara.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) meminta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjembatani persoalan sewa lahan di Pelabuhan Perikanan Gabion Belawan, Sumatera Utara.
Dalam audiensi dengan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Ketua AP2GB RB. Sihombing mengatakan, saat ini para pelaku usaha di pelabuhan mengaku kesulitan dalam melakukan usahanya dikarenakan perbedaan aturan yang ditetapkan oleh dua pengelola pelabuhan yakni Perum Perikanan Nasional dan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan (PPSB)
“Persoalan ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha. Bahkan dapat menimbulkan perselisihan jika tidak segera dicarikan jalan keluarnya. Saya khawatir hal ini akan mengganggu stabilitas ekonomi di pelabuhan Belawan,” kata Sihombing di Ruang Komite II DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (31/8).
Menjawab hal itu, Direktur Keuangan Perum Perikanan Indonesia Reti Ketrinia menyatakan, kenaikan tarif telah melalui proses kajian. Selain itu, hal ini berkaitan dengan rencana penataan pelabuhan Belawan.
“Kami sudah mendapatkan hasil tarif yang wajar menurut Kantor Jasa Penilai Publik. Tetapi jika memang dirasakan perlu, semua masih bisa kita bicarakan bersama dalam mencari titik temu permasalahan dengan pihak pelaku usaha,” ujar Reti.
Menanggapi hal itu, Parlindungan Purba yang didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan Agus Suherman meminta berbagai pihak yang terlibat untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan sengketa pengelolaan lahan di Pelabuhan Belawan.
“Saya meminta pihak-pihak yang terkait untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini untuk mendapatkan win-win solution. Perum yang mengelola harus melibatkan swasta dalam mengembangkan pelabuhan Belawan ini,” kata Parlindungan Purba.
Lebih lanjut, Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan Agus Suherman menambahkan, pemerintah mempunyai rencana melakukan Penataan kawasan pelabuhan Belawan pada tahun 2017 mendatang.
“Sebagai salah satu pelabuhan besar kondisi Belawan memang kurang memadai. Namun potensi yang sangat baik dengan ekspor sangat besar dan impor juga potensial. Ke depan kami akan melakukan penataan, sehingga dapat fokus pada manajemen perikanan yang berstandar internasional, jangan sampai ikan masuk tidak terkontrol dan ilegal,” ujar Agus Suherman. (rya)