Kastara.id, Jakarta – Langkah Presiden Jokowi yang berhasil melunakkan PT Freeport Indonesia, sehingga kepemilikan saham pemerintah Indonesia kini menjadi sebesar 51 %, meski pengolahan konsentratnya baru akan dilakukan pada lima tahun mendatang, mendapat apresiasi dari DPR.
“Kita mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi atas 51 % saham Freeport. Pajak pemerintah juga tidak terkurangi, dan pemerintah bisa menggunakan haknya dari KK (Kontrak Karya) ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) PT Freeport,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
Satya berbicara dalam diskusi dialektika demokrasi “Kemana Divestasi Saham Freeport?” bersama anggota Komisi VII DPR Kurtubi, anggota DPD dari Papua Charles Simare Mare, dan anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait. Bahkan kata politisi Golkar itu, Freeport siap investasi 20 miliar dollar AS sebagai bisnis tambahan termasuk untuk membangun smelter. Karena itu dia mengajak seluruh elemen bangsa ini khususnya rakyat Papua untuk berjuang bersama kepemilikan saham Freeport sampai 100 %.
Hal yang sama dikatakan Kurtubi, jika keberhasilan itu perlu diapresiasi. Terutama kesediaan Freepot meninggallan KK dan mau mengikuti UU IUPK. “Itu sudah luar biasa. Sehingga KK itu tak berlaku lagi,” ujarnya.
Persoalannya adalah nilainya berapa dari 51 % tersebut. “Jangan sampai tidak mampu membayar, makanya harus dikembalikan ke Pasal 33 UUD NRI 1945, sepanjang kekayaan alam itu ada di perut bumi maka harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata politisi Nasdem itu.
Karena itu menurut Kurtubi, pemerintah tak boleh membeli kekayaan yang ada di bumi sendiri. Bahwa Freeport tetap akan beroperasi dan tetap menikmati keuntungan dengan win win solution. “Itu bisa direncanakan sekarang sampai 2041,” ujarnya.
Hanya saja Kurtubi meminta 60 % konsentratnya diolah di Sumbawa, dan 40 % di Gresik, karena PT Newmont siap membangun smelter di Sumbawa. “Kalau di Gresik sudah banyak industri dan dengan diolah di Sumbawa itu untuk mengatasi kesenjangan daerah. Makanya, kita dorong hilirisasi,” katanya.
Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simare Mare mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Presiden Jokowi atas 51 % divestasi saham PT Freeport tersebut. Hanya saja dia berharap pemerintah pusat melibatkan rakyat Papua. “DPD berharap pemerintah pusat tidak meninggalkan Pemda Papua dan Kabupaten Mimika untuk sama-sama terlibat dalam mengelola Freeport. Soal berapa persen untuk provinsi dan untuk Mimika itu setidaknya 20 %,” ujar Charles di Komples Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).
Selama ini, kata Charles, pemerintah seperti tersandera dengan kontrak karya (KK) yang menjadi pegangan PT Freeport. Dengan keberhasilan ini pemerintah pusat dan daerah bisa membicarakan dengan BUMD dan Pemda. “Saya berharap Pemprov Papua dan Mimika menyerahkan masalah Freeport itu ke BUMD Papua. Karena langkah itu bisa mengurangi kertergantungan Papua terhadap dana transfer daerah,” katanya.
Otonomi daerah khusus (Otsus) pun kata Charles, akan selesai sampai 2021. Hal itu sekaligus untuk mengoptimalkan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk merasa memiliki kekayaan alamnya sendiri. “Jadi, dengan 51 % divestasi saham Freeport ini akan banyak sistem yang berubah. Misalnya penggajian, SDM, dan lain-lain. Saya yakin kalau ada kemauan semua pihak, divestasi saham Freeport itu bisa mencapai 100 % nantinya,” ujarnya. (npm)