Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kastara.ID, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta usaha pencarian dan evakuasi jenazah awak kapal selam KRI Nanggala 402 terus dilakukan. “Kita tetap harus mencari dan…

Kastara.ID, Jakarta – Pemerintah telah membentuk 2 tim untuk melakukan kajian trerkait revisi UU tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik…

Kastara.ID, Jakarta – Berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Sebanyak 51 persen…

Kastara.ID, Jakarta – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sukamta menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan pengamanan laut antara TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Air. Sukamta…

Kastara.ID, Jakarta – Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan, pemerintah berniat menaikkan taruf bea materai. Yon mengatakan pihaknya akan mengajukan…

Kastara.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata belum menandatangani Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasi revisi. Hal ini diketahui Berdasarkan keterangan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama…

Kastara.ID, Jakarta – Kepolisian menutup akses jalan Gatot Subroto menuju depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Tujuannya untuk membuat pendemo kesulitan menuju depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kepolisian…

Kastara.ID, Jakarta – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah sampai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menkumham Yasonna Laoly mewakili pemerintah mengusulkan agar Pasal 418 didrop pada rapat kerja bersama…

Kastara.ID, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan telah menerima surat dari Presiden Jokowi. Surat yang berisi daftar 10 Calon Pimpinan (Capim) KPK tersebut sudah diterima DPR pada Rabu (4/9)…

Kastara.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sudah mendesak. Pasalnya, masa kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera habis dalam waktu satu bulan…