Tag: KPU

Kastara.id, Jakarta – Kandidat pasangan calon kepala daerah tidak boleh mencantumkan nama atau gambar presiden dan wakil presiden pada alat peraga kampanye. “Desain dan materi alat peraga kampanye difasilitasi oleh…

Kastara.id, Jakarta – Verifikasi faktual partai politik (Parpol) di tingkat daerah, tidak mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. “Di tingkat daerah, fokusnya ke kepengurusan partai politik dan domisili kantor. Keterwakilan…

Lastara.id, Jakarta – Tiga indikator digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam verifikasi faktual partai politik (Parpol). “Keanggotaan partai, domisili kantor partai politik hingga Pemilu 2019, serta keterlibatan perempuan…

Kastara.id, Jakarta – Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melebihi target. “Total pemilih yang tercoklit sejumlah 11.292.585 pemilih, jadi ini melebihi target…

Kastara.id, Jakarta – Jadwal verifikasi partai politik (parpol) di tingkat nasional dan provinsi akan dilaksanakan pada mulai 28 hingga 30 Januari 2018. “Kami sudah mengirimkan surat kepada 12 parpol yang…

Kastara.id, Jakarta – Tim seleksi (Timsel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menentukan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. “Dua tahun ke depan itu menentukan masa depan bangsa. Untuk itu kami…

Kastara.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar gerakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih serentak di 171 daerah, yang melaksanakan pilkada 2018. “Ini mengingatkan bukan hanya penyelenggara, tapi…

Kastara.id, Jakarta – Metode sampling dan sensus digunakan dalam verifikasi faktual, terhadap partai politik calon peserta pemilu 2019. “Dari yang semula 10 persen ada sampling dan sensus, sekarang kita ubah…

Kastara.id, Jakarta – Keterbatasan waktu dapat menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dalam melaksanakan verifikasi faktual terhadap partai politik (Parpol). “Dari durasi normal yang kita buat di Peraturan…

Kastara.id, Jakarta – Calon kepala daerah dari anggota Polri atau TNI harus mengundurkan diri, saat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta pilkada 2018. “Kalau di Undang-Undang harus…