Tag: Mahkamah Konstitusi

Kastara.id, Jakarta – Ketua Fraksi Golkar MPR RI Agun Gunanjar Sudarsa menilai sulit berbicara etika jika bangsa ini belum bisa menegakkan penyelenggaraan negara dengan benar. Misalnya, dalam penegakan hukum. Kalau…

Kastara.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan membangun tata kelola pemerintahan pusat dan daerah yang lebih efektif dan efisien. “Tugas pemerintah pusat yang paling penting…

Oleh: Adam Setiawan Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan…

Kastara.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses sidang uji materi pasal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau presidential…

Oleh: Maryono Nasib uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih terkatung-katung. Meski uji materi syarat capres-cawapres itu sudah dilayangkan sejak Juni 2018, hingga sekarang belum ada kejalasan kapan…

Kastara.id, Jakarta – Dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor, bersama beberapa anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu, anggota ormas, dan seorang dosen, mengajukan uji materi terhadap…

Kastara.id, Jakarta – Walau sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2016, DPR dan Pemerintah kembali memunculkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana…

Kastara.id, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan hak angket DPR ini subyek dan obyeknya adalah KPK. Maka kesimpulan dan rekomendasi angket hanya ditujukan kepada KPK. Tidak ada…

Kastara.id, Jakarta – DPR dan pemerintah sepakat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal verifikasi faktual partai politik (Parpol). “KPU harus tetap menjalankan…

Kastara.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai sistem informasi partai politik (Sipol), sudah mewakili prinsip verifikasi faktual. “Kan sudah selesai dengan model sipol yang sembilan poin. Mulai…