Menuju Perubahan
Kastara.ID, Jakarta – DPR mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021. “Berdasarkan fraksi, 6…
Kastara.ID, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) harmonisasi RUU tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Demikian dikatakan Wakil Ketua Baleg DPR RI Muhammad Nurdin dalam…
Kastara.ID, Jakarta – Panja Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menggelar rapat lanjutan dengan pemerintah guna melakukan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) tentang…
Kastara.ID, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan selalu terbuka pada siapapun, termasuk juga…
Kastara.ID, Jakarta – DPR RI menetapkan 50 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020. Hal ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu…
Kastara.ID, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima aspirasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang mengusulkan disamakannya batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini terkait…
Kastara.ID, Jakarta – Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dipastikan kembali ke proporsinya yang ideal, yaitu menempatkan kursi pimpinan DPR RI sesuai lima besar perolehan kursi DPR…
Kastara.id, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pasal 122 huruf k bukanlah pasal delik pidana. Sehingga tak akan ada sanksinya. “Nggak ada sanksinya. Itu bukan delik…
Kastara.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan…
Kastara.id, Jakarta – Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menilai, pemilihan Ketua DPR dalam revisi UU MD3 sudah adil, karena merefleksikan pemenang pemilu yang merupakan pilihan rakyat. “Partai…